UMP 2023 Babel Sudah Berlaku Januari, Disnaker Babel Minta Pekerja Adukan Bila Tak Sesuai

POSBELITUNG.CO, BANGKA -- Upah Minimum Provinsi ( UMP) tahun 2023 telah resmi berlaku.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya telah mengatur besaran UMP 2023.

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, UMP pada tahun ini mengalami kenaikan.

Namun kenaikan tersebut tidak boleh melebihi 10 persen.

Sejak 28 November 2022, masing-masing daerah juga telah mengumumkan besaran UMP 2023 di daerahnya.

Baca juga: Bupati Belitung Timur Puji Nelayan Desa Lalang soal Tambang Timah di Pesisir Pantai: Bagus Itu

Baca juga: Biodata Mohammed bin Salman, Sang Putra Mahkota Arab Saudi yang Diangkat Menjadi PM

Baca juga: Sosok Kompol Dwi Yanuar, Polisi Berprestasi yang Rusak sebab Nur Istri Simpanan, Kini Kena Patsus

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) sendiri, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kabupaten kota sudah menghimbau kepada perusahaan untuk wajib menerapkan UMP 2023.

Dalam hal ini pemerintah provinsi akan melakukan pemantau terkait penerapan UMP 2023.

Diketahui UMP Bangka Belitung sebesar Rp3.498.479 dan sudah mulai bisa dirasakan pekerja mulai Januari 2023 lalu.

"Kita nggak bisa datang ke satu persatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan tetapi yang jelas kami punya jadwal tahun 2023 ini untuk melakukan  pengawasan hingga penindakan, selalu setiap pertemuan kepada perusahaan, kami selalu ingatkan UMP sudah berlaku," ujar Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi, Kamis (2/1/2023).

Disnaker Babel berharap ada peran serta pekerja dalam hal ini, seperti pengaduan apabila UMP 2023 tak ditetapkan di suatu perusahaan.

"Pekerja bisa mengadu, kan sudah berlaku dari Januari kemarin, misalkan tidak menerapkan itu, pekerja bisa lakukan pengaduan dan akan kami proses sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Agus menegaskan penerapan UMP di suatu perusahaan itu wajib secara nasional walau ada pengecualian untuk usaha tertentu.

"Ada beberapa pengecualian seperti perusahaan mikro atau kecil, intinya ada beberapa aturan tapi tidak berarti perusahaan tertentu itu boleh. Kalau perusahaan sudah terdaftar WLKP maka harus menerapkan UMP," katanya.

Perusahaan yang tak membayar pekerja dengan UMP, ditekankan Agus tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan.

"Sanksinya ada, dalam tuntutannya misal ada pengaduan bisa tindak pidana ringan sifatnya," katanya.