Ketua AETI Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana Larangan Ekspor Timah, Jangan Samakan dengan Nikel

"Jangan larang-larang saja (ekspor timah, red), mitigasinya apa? Kata kuncinya adalah jangan sekali-sekali mengorbankan ekonomi Bangka Belitung yang tergantung ekspornya 87 persen, dikorbankan untuk satu hal yang tidak jelas dan belum ada mitigasinya, jangan korbankan," tegas BPJ kepada Bangka Pos, Senin (6/2/20223).

Dia menyebut, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII dengan mengundang Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI) dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM pada Rabu (1/2/2023) lalu, untuk membuka cakrawala bahwa sebetulnya di sektor pertimahan itu sudah terjadi hilirisasi.

"Makanya kita undang Dirjen Minerba, dan Perindustrian, sudah ada hilirisasi di pertimahan. Sudah bergerak ke arah hilirisasi, cuman hilirisasi seperti apa yang ingin didalami oleh pemerintah? Pada rezim sekarang ini, kita ingin meminta penegasannya, barang (hilirisasi-red) sudah ada kok," ungkap BPJ.

Dia membeberkan, pada sektor timah sudah terjadi pengolahan lebih lanjut, seperti tin plate, tin chemical, dan tin solder.

"Kita tidak menghendaki ada larangan ekspor, itu saja, bukan menjadi tujuan rapat kemarin, di rapat kemarin kita hanya ingin mengetahui situasinya seperti apa, kita juga ingin menanyakan kepastian RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Belanja) untuk pertimahan," ungkapnya.

Menurut BPJ, hilirisasi timah sudah berjalan namun dia mempertanyakan hilirisasi seperti apa yang diinginkan pemerintah.

"Saya tidak jelas, ini harus ditanyakan kepada Presiden sendiri, hilirisasi seperti apa yang beliau maksud. Kalau dibandingkan mineral yang lain, timah harus menjadi contoh, bagi mineral bauksit, tembaga, nikel, karena pengolahan tahap pertama timah itu sudah luar biasa, kalau yang lain baru berkutat pada proses ingin membangun industri peleburannya, sementara kita sudah lama, sudah selesai dengan isu smelter," tukasnya.

BPJ berharap komoditi timah tidak menjadi komoditi isu politik dan pemerintah harus paham peran timah.

"Karena apa yang diminta sudah dilaksanakan di pertimahan, jangan komoditas timah jadi komoditas isu politik, kami tidak setuju. Jadi timah ini bukan produk tapi suplemen, jangan salah pengertian, suplemen yang diperlukan dalam part (bagian, red), misalkan mau produksi komponen cip elektronik, timah bukan komponen tapi dia perekat. Jadi gimana minta dalam bentuk hilirisasi, sudah ada, ingot (batangan, red) itu sudah dalam bentuk hilirisasi," jelasnya.

Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Terpisah Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin mengaku beberapa pihak sudah menyambut positif mengenai hilirisasi timah, di antaranya adalah AETI yang disampaikan saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (1/2/2023) lalu.

Namun AETI meminta pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk pengembangan hilirisasi timah.

"AETI yang kami dengar langsung tidak ada penolakan (pengembangan hilirisasi, red), tapi minta diatur agar tidak menimbulkan dampak negatif," ujar Ridwan kepada Bangka Pos, Senin (6/1/2023).

Ia mengatakan usulan-usulan yang disampaikan saat RDP akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan, baik wacana setop ekspor timah maupun pengembangan hilirisasi.

"Kemudahan yang lain, ada usulan agar ekspor ditata, jangan sampai semua orang melakukan jalan sendiri-sendiri, ada usulan satu pintu atau usulan agar bursa tidak dikelola pihak ketiga, hal-hal itu akan diperhatikan bagi kami," imbuhnya.