Alumni UGM Ultimatum Sri Mulyani Buntut Kasus Mario Dandy: Jangan Sampai Ada Pembangkangan Publik!

"Ketika masyarakat masih susah dengan kondisi ekonomi yang sulit, maka tidak elok jika pegawai pajak yang notabene dibiayai oleh masyarakat banyak justru memamerkan gaya hidup mewah yang tidak pantas," ungkapnya.

Charris Zubair mengungkapkan, momentum ini jangan sampai hanya berlalu begitu saja.

Baca juga: Rekomendasi Harga HP OPPO di Akhir Februari 2023, RAM Besar dari 6GB, 8GB, dan 12GB

Baca juga: Model Cantik Hongkong Korban Mutilasi, Bagian Tubuh Abby Choi Ditemukan Setelah Polisi Lakukan ini

Baca juga: Alfian, Nelayan Desa Terong Belitung Ditemukan Meninggal, Gunakan Perahu Kater saat Melaut

Harus ada reformasi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Selama ini nyaris tidak ada yang mengawasi, memang ada Inspektorat Jenderal Kemenkeu," ujarnya.

"Namun, kasus Rafael Alun menunjukan bahwa semua itu tak cukup," imbuhnya.

"Jika fenomena ini dibiarkan terus tanpa ada reformasi struktural, kami mengkhawatirkan bisa terjadi pembangkangan sipil besar-besaran," katanya.

"Sesuatu yang kita bersama tidak inginkan," imbuhnya.

Kagama Fakultas Filsafat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tanggung jawab moral.

Ada lima poin dari pernyataan sikap Kagama Filsafat UGM.

Pertama, mengutuk keras terjadinya kekerasan yang sangat brutal yang dialami D.

Kagama Filsafat menuntut agar Polisi menindak dengan tegas semua yang terlibat agar menjadi efek deterrent.

Sehingga tidak ada lagi D lain yang menjadi korban arogansi dan kebengisan pemuda kaya.

Baca juga: Bos Panti Asuhan di Palembang Aniaya Anak Asuh, Istri Pelaku Malah Beri Pengakuan Mengejutkan

Baca juga: Honda Rebel, Kuda Besi Favorit Sri Mulyani dan Pejabat Kemenkeu, Ini Spesifikasi dan Harganya

Baca juga: BIODATA Indra Bekti yang Didugat cerai Aldila Jelita Hari Ini, Ternyata Kariernya dari Penyiar Radio

Kedua, Kagama Filsafat menuntut agar Kementerian Keuangan melakukan reformasi struktural yang menyeluruh.

Agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak untuk menjadi luar biasa kaya dengan cara yang tidak patut.

"Kami menginginkan Kemenkeu untuk lebih transparan lagi dan melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak," ucapnya.