Berita Belitung

Komisi III DPRD Belitung Pertanyakan Kelanjutan Rencana Pembangunan SMK Baru di Membalong

Ketua Komisi III DPRD Belitung, Suherman mengatakan rencana pembangunan tersebut tak kunjung dilakukan meskipun proses hibah lahan telah rampung.

IST/Dok DPRD Belitung
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Belitung ke Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung beberapa hari lalu. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - DPRD Belitung mempertanyakan kelanjutan rencana pembangunan SMK baru di Kecamatan Membalong Belitung.

Dalam kunjungan kerja komisi III beberapa hari lalu, tindak lanjut rencana tersebut langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. 

Ketua Komisi III DPRD Belitung, Suherman mengatakan rencana pembangunan tersebut tak kunjung dilakukan meskipun proses hibah lahan telah rampung pada 2018 lalu.

Untuk pembangunan sekolah yakni SMK Negeri 1 Membalong ini, sebelumnya Maryadi telah menghibahkan lahan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. 

"Kami menganggap pembangunan SMK Negeri 1 Membalong ini dibutuhkan dan bisa membantu untuk siswa kelas 3 SMP melanjutkan jenjang pendidikan," kata pria yang akrab disapa Awat ini, Minggu (5/3/2023). 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, dari lima SMP di Kecamatan Membalong pada tahun 2021/2022 terdapat 322 lulusan.

Sementara SMA Negeri 1 Membalong sebagai satu-satunya jenjang sekolah menengah atas hanya menerima sekitar 189 siswa dari enam rombel (rombongan belajar). 

"Lalu sisa yang tidak tertampung ini ada yang ke Tanjungpandan, Badau atau tidak melanjutkan pendidikan," jelasnya. 

Jika anak melanjutkan pendidikan Tanjungpandan, lanjutnya, dengan jarak tempuh sekitar 60 kilometer, orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pendidikan anak. Makanya, ia menilai pembangunan SMK ini mendesak. 

Ia menambahkan, di tahun ini ada dua pembangunan sekolah baru di Pulau Bangka. Namun pembangunan sekolah baru di Belitung tak kunjung dilakukan meski proses hibah lahannya telah rampung bertahun-tahun lalu. 

"Kami menganggap ada persoalan masalah yang harus didiskusikan dan dikomunikasikan antara pemerintah kabupaten dan provinsi," tuturnya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved