Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin Butuh Dukungan Semua Pihak untuk Mengatasi Masalah Timah

POSBELITUNG.CO - Benarkah Ridwan Djamaluddin kurang mendapatkan dukungan dalam hal penata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung ? Apakah Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga menjabat sebagai Dirjen Mineral dan Batubara ESDM itu seolah berjalan sendiri dalam hal ini ?

Yang jelas, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy menilai upaya Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin perlu dukungan semua pihak.

Menurut Shulby, Ridwan Djamaluddin sedang memberi perhatian lebih dalam menata kelola pertambangan timah di Babel.

"Sejak awal Pj Gubernur memang memberi perhatian ekstra terhadap persoalan tambang timah tanpa izin. Sejauh ini memang sudah ada beberapa bentuk tindakan dan kebijakan menyelesaikan pertambangan tanpa izin. Antara lain melalui pembentukan Satgas dan Sidak penertiban aktivitas yang terkait sektor pertambangan," ujar Yozar, Senin (6/3/2023).

Dia menilai bahwa perlu dukungan semua pihak akan upaya Ridwan tersebut, namun masyarakat tentunya menunggu hasil dari tindakan tersebut paling tidak dari segi capaian jangka pendeknya.

"Akan tetapi di samping persoalan pertambangan yang sangat kompleks di Kepulauan Bangka Belitung, Ombudsman Babel berharap juga pelayanan publik sektor-sektor lainnya juga terus dioptimalkan untuk hasil yang lebih baik lagi," katanya.

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh mesin birokrasi yang kokoh serta profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Dalam konteks kewenangan dan tugas Ombudsman, beberapa hal perlu diperhatikan oleh Pemprov Babel seperti peningkatan kualitas standar pelayanan dikarenakan berdasarkan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 2022 di lingkungan Pemprov Babel berada pada zona kuning atau kepatuhan sedang," katanya.

Secara kongkrit beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pada aspek pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

"Namun beberapa respon penyelenggaraan layanan publik Pemprov Babel yang patut diapresiasi antara lain pengendalian inflasi serta program beasiswa bagi kelompok penyandang disabilitas," katanya.

Ombudsman Babel berharap kebijakan serupa bersifat berkelanjutan dan tidak bersifat reaktif belaka. Apalagi saat ini adalah momen penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Artinya perhatian terhadap isu-isu inklusifitas pelayanan publik seharusnya mendapat perhatian dalam rumusan dokumen perencanaan formal milik pemerintah provinsi babel agar jelas bentuk intervensi kebijakan yang ingin dilakukan serta ukuran capaian keberhasilannya," katanya.

Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) Bangka Belitung (Babel), Ismiryadi menyindir DPRD Kepulauan Babel yang seolah tidak selaras dengan Pj Gubernur berkaitan kebijakan pertimahan.

Hal ini disampaikan Ismiryadi saat AITI Babel beraudiensi dengan Anggota DPRD Babel terkait hilirisasi timah di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel pada Senin (6/3/2023).

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi yang memimpin langsung pertemuan itu mengatakan, tujuan audiensi yang dilakukan terkait upaya melihat pandangan AITI terkait hilirasi timah di Babel.

"Kawan-kawan AITI telah menyampaikan pandangan terhadap pengembangan dalam memberikan solusi bagaimana cara, kebijakan tentang pertambangan timah di Babel," kata Herman, Senin (6/3/2023) usai audiensi.

Herman mengatakan, AITI telah banyak menyampaikan masukan terkait hilirisasi timah terutama berkaitan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah.

"Saya pikir ini merupakan masukan baik ke kami ini kebijakan pemerintah pusat untuk hilirasi timah. Disampaikan AITI, ini pada intinya setuju dengan pengembangan hilirsasi timah," kata Herman.

"Kita sebagai pemerintah, harus siap dahulu, berkaitan perkembangan timah akhir-akhir ini ada istilah regulasi dan priuk nasi. Bijaklah kita tentang hal ini. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia ini ada asas musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya," lanjutnya.

Sementara itu Ismiryadi mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila adanya hilirisasi timah dilakukan.

"Kami ingin menanggapi perkembangan dengan stop ekspor timah dan hilirisasi dalam beberapa bulan kemarin, kami diundang komisi tujuh DPR bahas tentang pertimahan di Babel. Kami menyampaikan apa adanya, bahwa kami selaku pengusaha timah, kami tidak keberatan ada hilirisasi. Tetapi tolong yang pertama kali adalah regulasi tentang hilirisasi itu apa. Bagaimana, harus ada regulasinya," kata Ismiryadi.

"Regulasi sampai saat ini belum ada, alasan menyetop timah itu apakah sudah benar. Timah bukan bahan baku yang kami kirim. Kami sampaikan ke komisi tujuh DPR, kalau ingin belajar mengelola sumber daya alam belajar di Babel. Sejak 1976 sudah punya smelter diresmikan Soeharto," katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung berkaitan hubungan antara Pj Gubernur Babel dengan DPRD Babel yang tak selaras dalam kebijakan pertimahan di Babel.

"Saya melihat perkembangan keselarasan Pj Gubernur dengan DPRD Babel, harusnya selaras tentang kebijakan pertimahan. Ada lagi penertiban tidak jelas ini, hadirkan regulasi jelas bagaimana Pj Gubernur berjalan sendiri, DPRD hanya diam terpaku," keluhnya. (Posbelitung.co/Riki Pratama/Cici Nasya Nita/Ibnu Taufik Juwariyanto)