Ketua AITI Sebut Pj Gubernur Berjalan Sendiri, DPRD Hanya Diam Terpaku

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) Bangka Belitung (Babel), Ismiryadi menyindir DPRD Kepulauan Babel yang tidak selaras dengan Pj Gubernur berkaitan kebijakan pertimahan.

Hal ini disampaikan Ismiryadi saat AITI Babel beraudiensi dengan anggota DPRD Babel terkait hilirisasi timah di ruang Badan Musyawarah DPRD Babel pada Senin (6/3/2023).

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi yang memimpin langsung pertemuan itu mengatakan, tujuan dari audiensi yang dilakukan terkait upaya melihat pandangan AITI terkait hilirasi timah di Babel.

"Kawan-kawan AITI telah menyampaikan pandangan terhadap pengembangan dalam memberikan solusi bagaimana cara, kebijakan tentang pertambangan timah di Babel," kata Herman kepada Bangkapos.com, Senin (6/3/2023) usai audiensi.

Herman mengatakan, AITI telah banyak menyampaikan masukan terkait hilirisasi timah. Terutama berkaitan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah.

"Saya pikir ini merupakan masukan baik ke kami ini kebijakan pemerintah pusat untuk hilirasi timah. Disampaikan AITI, ini pada intinya setuju dengan pengembangan hilirsasi timah.

"Kita sebagai pemerintah, harus siap dahulu, berkaitan perkembangan timah akhir-akhir ini ada istilah regulasi dan priuk nasi. Bijaklah kita tentang hal ini. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia ini ada asas musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya," katanya.

Ismiryadi mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila adanya hilirisasi timah dilakukan.

"Kami ingin menanggapi perkembangan dengan stop ekspor timah dan hilirisasi dalam beberapa bulan kemarin, kami diundang komisi tujuh DPR bahas tentang pertimahan di Babel. Kami menyampaikan apa adanya, bahwa kami selaku pengusaha timah, kami tidak keberatan ada hilirisasi. Tetapi tolong yang pertama kali adalah regulasi tentang hilirisasi itu apa. Bagaimana, harus ada regulasinya," kata Ismiryadi.

"Regulasi sampai saat ini belum ada, alasan menyetop timah itu apakah sudah benar. Timah bukan bahan baku yang kami kirim. Kami sampaikan ke komisi tujuh DPR, kalau ingin belajar mengelola sumber daya alam belajar di Babel. Sejak 1976 sudah punya smelter diresmikan Suharto," katanya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung berkaitan hubungan antara Pj Gubernur Babel dengan DPRD Babel yang tak selaras dalam kebijakan pertimahan di Babel.

"Saya melihat perkembangan keselarasan Pj Gubernur dengan DPRD Babel, harusnya selaras tentang kebijakan pertimahan. Ada lagi penertiban tidak jelas ini, hadirkan regulasi jelas bagaimana Pj Gubernur berjalan sendiri, DPRD hanya diam terpaku," keluhnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)