Kinerjanya Disorot, Pj Gubernur Babel Sebut Semua Masalah Ditangani Proporsional dan Sesuai Urgensi

Pria yang kerap disapa BPJ ini berharap agar kondisi di Babel terjaga dan aman, apalagi akan menyambut bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

Imbauan ini ditujukan BPJ kepada seluruh pihak di Babel yang berhubungan dengan sektor pertambangan.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, baik Pj Gubernur, Kapolda dan jajarannya, para penambang, pelaku dunia usaha serta semua stakeholder yang ada di Bangka Belitung, agar dalam menyambut bulan puasa dan Lebaran 2023 ini untuk menjaga kekompakan dan kondusifitas dunia usaha," ujar BPJ kepada Bangka Pos, Senin (6/3/2023).

Selain itu, dia juga mengingatkan agar penambang timah untuk melakukan aktivitas tambang di wilayah yang memang sesuai aturan.

"Para penambang harus dapat menahan diri untuk tidak bekerja di area yang tidak dalam peruntukan, menghindari gejolak atau gesekan sosial horizontal dalam bekerja, sehingga Pj Gubernur dan Kapolda dapat fokus dalam mengarahkan pembangunan ekonomi dan kamtibmas di Babel ini," katanya.

Ia menilai, selain pertambangan, pemerintah provinsi dan jajarannya juga harus fokus untuk menangani permasalahan lain di Babel.

"Banyak hal yang bisa dikerjakan selain berkutat pada persoalan pertimahan saja. Dengan demikian pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Babel tetap terpelihara positif dalam menuju bulan puasa dan Lebaran 2023," imbuhnya.

Pelayanan Publik

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy menilai Dirjen Mineral dan Batubara ESDM itu memang memberi perhatian lebih dalam menata kelola pertambangan timah di Babel.

"Sejak awal Pj Gubernur memang memberi perhatian ekstra terhadap persoalan tambang timah tanpa izin. Sejauh ini memang sudah ada beberapa bentuk tindakan dan kebijakan menyelesaikan pertambangan tanpa izin. Antara lain melalui pembentukan Satgas dan sidak penertiban aktivitas yang terkait sektor pertambangan," ujar Yozar, Senin (6/3/2023).

Dia menilai, perlu semua dukungan semua pihak akan upaya Ridwan tersebut. Namun masyarakat tentunya menunggu hasil dari tindakan tersebut paling tidak dari segi capaian jangka pendeknya.

"Akan tetapi, disamping persoalan pertambangan yang sangat kompleks di Kepulauan Bangka Belitung, Ombudsman Babel berharap juga pelayanan publik sektor-sektor lainnya juga terus dioptimalkan untuk hasil yang lebih baik lagi," katanya.

Hal tersebut tentunya perlu didukung oleh mesin birokrasi yang kokoh serta profesional di lingkungan Pemprov Bangka Belitung.

"Dalam konteks kewenangan dan tugas Ombudsman, beberapa hal perlu diperhatikan oleh Pemprov Babel seperti peningkatan kualitas standar pelayanan. Berdasarkan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 2022 di lingkungan Pemprov Babel berada pada zona kuning atau kepatuhan sedang," beber Yozar. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)