Kinerjanya Disorot, Pj Gubernur Babel Sebut Semua Masalah Ditangani Proporsional dan Sesuai Urgensi

Hal itu diungkapkan Ismiryadi kepada Bangka Pos usai audiensi AITI Babel dengan DPRD Babel membahas hilirisasi timah pada Senin (6/3/2023) di ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.

"Saya melihat perkembangan keselarasan Pj Gubernur dengan DPRD Babel, seharusnya selaras tentang kebijakan pertimahan. Ini ada penertiban tapi tidak jelas, seharusnya hadirkan regulasi yang jelas bagaimana. Pj Gubernur berjalan sendiri, DPRD hanya diam terpaku," ungkapnya.

Mengenai hilirisasi timah, pria yang akrab disapa Bang Dodot ini menyatakan pihaknya tidak keberatan apabila kebijakan itu diterapkan di Bangka Belitung. Namun menurut dia, regulasinya harus jelas.

Hal ini, kata Ismiryadi, juga disampaikannya ketika diundang Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu untuk membahas rencana penyetopan ekspor timah dan hilirisasi timah.

"Kami menyampaikan apa adanya, bahwa kami selaku pengusaha timah tidak keberatan ada hilirisasi. Tetapi tolong yang pertama kali adalah regulasi tentang hilirisasi itu apa. Bagaimana, harus ada regulasinya. Regulasi sampai saat ini belum ada," tegas Ismiryadi.

Ismiryadi juga mempertanyakan apakah alasan pemerintah menyetop ekspor pasir timah itu sudah benar.

"Timah yang kami kirim itu bukan bahan baku. Kami sampaikan ke Komisi VII DPR RI, kalau ingin belajar mengelola sumber daya alam belajar di Babel. Sejak 1976 sudah punya smelter diresmikan Soeharto (Presiden ke-2 RI)," ucapnya.

Sementara, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi yang memimpin langsung audiensi mengatakan, tujuan dari audiensi yang dilakukan untuk melihat pandangan AITI tentang hilirisasi timah di Babel.

"Kawan-kawan AITI telah menyampaikan pandangan terhadap pengembangan dalam memberikan solusi bagaimana cara, kebijakan tentang pertambangan timah di Babel," kata Herman kepada Bangka Pos, Senin (6/3/2023) usai audiensi.

Ia menyebutkan, AITI telah banyak menyampaikan masukan terkait hilirisasi timah. Terutama berkaitan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah.

"Saya pikir ini merupakan masukan baik ke kami. AITI ini pada intinya setuju dengan pengembangan hilirsasi timah," ujarnya.

Namun kata Herman, pemerintah harus siap terlebih dahulu berkaitan dengan perkembangan pertimahan akhir-akhir ini. Apalagi ada istilah regulasi dan periuk nasi.

"Bijaklah kita tentang hal ini. Saya pikir tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia ini. Ada aaas musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya," tutur Herman.

Jaga Kondusifitas

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya juga menyoroti persoalan pertambangan timah di Babel.