95,71 Persen Penduduk Pangkalpinang Terdaftar Menjadi Anggota JKN

Sementara itu mulai Maret 2023, warga Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat berobat gratis ke fasilitas kesehatan yang telah disediakan.

Terutama rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil memastikan, pihaknya sendiri memastikan mulai tanggal 5 Maret 2023 masyarakat dapat berobat gratis. Caranya dengan cukup menunjukan kartu tanda penduduk (KTP).

“Insya Allah mulai tanggal 5 Maret 2023 bulan depan seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang bisa berobat gratis,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (23/2/2023) lalu.

Molen sapaan akrab Maulan Aklil mengungkapkan, pelayanan berobat gratis ini diberikan setelah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota.

Meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). UHC itu sendiri merupakan sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Caranya dengan menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan. Baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif.

Di samping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.

“Namanya kita sudah masuk UHC. Semua masyarakat Pangkalpinang sudah saya tanggulangi terkait masalah kesehatan,” jelas Molen.

Baca juga: Dinkes Kucurkan Rp51 Miliar untuk Kepesertaan JKN, Target Kabupaten Bangka Bisa Capai UHC

Di sisi lain lanjut dia, pelayanan berobat gratis ini setara dengan kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III.

Untuk menanggulangi berobat gratis bagi 231.062 masyarakat Pangkalpinang ini sendiri pemerintah kota menggelontorkan dana tak sedikit.

Bahkan diakui politisi PDI-P ini anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp11,5 miliar.

Anggaran sebanyak itu diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk menanggulangi masyarakat yang hendak berobat.

Dana tersebut diperoleh imbas dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat.

Satu fokus penggunaan anggaran sendiri untuk program prioritas di bidang kesehatan.