Rencana Setop Ekspor Timah Jadi Bahasan Paling Serius, Dirjen Minerba: Semua Aspek Dipertimbangkan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Hasil kajian terkait rencana larangan ekspor timah telah dilaporkan kepada menteri, bahkan hingga Presiden RI.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Minerba (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, kepada Bangkapos.com, beberapa waktu lalu.

"Kajian sudah kita laporkan kepada para menteri dan sepengetahuan saya, menteri sudah laporkan ke Presiden," bebernya.

Ridwan mengungkapkan, rencana larangan ekpor timah menjadi pembahasan yang paling serius dilakukan pemerintah.

Pasalnya, larangan ekspor timah ini nanti akan merunjuk ke arah hilirisasi timah, memberikan nilai tambah dari sektor tersebut.

"Sekali lagi saya sampaikan rencana pelarangan ekspor timah yang paling serius kita lakukan, pemikiran dalam, semua aspek kita pertimbangkan, dan semua pihak kita libatkan diskusi," kata Ridwan yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung ini.

Disinggung soal Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya yang masih kukuh menolak rencana larangan ekspor timah, Ridwan menjawab akan berdiskusi lagi.

Dia menyebut, bahwa larangan ekspor ini akan membuat Indonesia naik kelas.

"Kita diskusi lagi kalau kurang setuju, tapi ini kan pemikiran berbagai pihak juga. Artinya, setop ekspor itu menujukkan Indonesia akan naik kelas, dari negara ekstraktif ke negara industri. Kita jangan kaget-kaget, nanti kita disusul terus oleh negara lain," jelasnya.

Sebelumnya, dihubungi terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya kukuh menolak rencana larangan ekspor timah.

Pria yang kerap disapa BPJ ini mengingatkan pemerintah pusat, jangan mengorbankan ekonomi Bangka Belitung yang selama ini telah ditopang oleh komoditi timah.

"Jangan larang-larang saja, mitigasinya apa? Kata kunci adalah jangan sekali-sekali mengorbankan ekonomi Bangka Belitung yang tergantung ekspornya 87 persen, dikorbankan untuk satu hal yang tidak jelas dan belum ada mitigasinya, jangan korbankan," kata BPJ.

Dia mengungkapkan, pada sektor timah sudah terjadi pengolahan lebih lanjut, seperti tin plate, tin chemical, dan tin solder.

"Iya kita tidak menghendaki ada larangan ekspor, itu saja, bukan menjadi tujuan rapat kemarin. Di rapat kemarin, kita hanya ingin mengetahui situasinya seperti apa, kita juga ingin menanyakan kepastian RKAB untuk pertimahan," kata BPJ.

Menurutnya, hilirisasi sudah berjalan. Namun BPJ mempertanyakan hilirisasi seperti apa yang diinginkan pemerintah.