Anak-anak Harus Berani Melawan, Dewan Sebut Bateng Darurat Kejahatan Seksual Anak

Namun menurut dia, indikator penilaian Kabupaten Layak Anak tersebut ada 31 indikator untuk menjadikan kabupaten/kota itu dinyatakan layak anak.

“Kami saat ini baru Kategori Nindya dan yang saya tahu kategori utama yang didapat misalnya oleh Surabaya dan Yogyakarta, boleh dicek apakah di situ dijamin tidak ada kejadian seperti itu (kejahatan seksual terhadap anak),” kata Algafry.

Kendati demikian, Algafry menilai bahwa kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi pihaknya untuk melakukan perbaikan lagi ke depannya.

Darurat Sementara

Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi menganggap Kabupaten Bateng saat ini masuk dalam daerah darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini lantaran maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bateng.

Bahkan, tercatat dalam satu bulan terakhir, sudah terjadi dua kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Apri pun membeberkan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bateng tiga tahun terakhir.

“Di tahun 2021 ada 34 kasus, tahun 2022 ada 44 kasus dan di tahun 2023 per 9 April lalu sudah 12 kasus,” ungkap Apri kepada Bangka Pos yang mengaku mendapatkan data tersebut dari provinsi, Jumat (28/4/2023).

Itu pun kata Apri belum termasuk jumlah korban yang dalam satu kasus bisa lebih dari satu orang, termasuk belum lama ini di Kecamatan Sungaiselan, ada 8 anak yang menjadi korban asusila guru ngajinya sendiri.

Ia juga mengungkapkan orang-orang terdekat korban, masih menjadi ancaman serius kekerasan seksual bagi anak-anak.

Buktinya kasus terakhir, Rabu (26/4/2023) kemarin di Kecamatan Namang, kekerasan seksual dilakukan kakak terhadap adik kandungnya yang baru berusia 15 tahun.

Menurut Apri, jika berkaca dari kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022 berjumlah 44 kasus dengan wilayah Bangka Tengah yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, artinya setiap bulan setidaknya ada 4 kasus.

“Artinya hampir seminggu sekali terjadi kekerasan seksual terhadap anak di Bangka Tengah,” sebutnya.

Politikus dari PPP itu menilai ada konsep yang salah dilakukan oleh pihak eksekutif dalam menyikapi kasus asusila di Bateng.