Anak-anak Harus Berani Melawan, Dewan Sebut Bateng Darurat Kejahatan Seksual Anak

Karena itu pemerintah daerah melalui dinas terkait, harus fokus hadir di masyarakat menangani persoalan ini.

Lanjut Apri, pada momentum LKPJ beberapa waktu lalu, pihaknya turut mencermati kegiatan dan kebijakan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Bangka Tengah.

Ternyata kata Apri, kebijakan anggaran di dinas tersebut lebih fokus ke hilir atau bisa dikatakan lebih fokus pada penanganan dibanding hulu atau pencegahan.

Misalnya pada anggaran tahun 2022 lalu, pada bidang perempuan, anggaran penanganannya sebesar Rp150 juta dan anggaran pencegahannya hanya Rp115 juta.

Begitu pun pada bidang anak, di mana anggaran di hilirnya mencapai Rp201 juta sedangkan di hulunya hanya sekitar Rp104 juta.

“Artinya dinas terlalu berfokus pada penanganan kasus, bukan pencegahan. Setiap kegiatannya itu lebih fokus ke hilir, penanganan kasus. Di hulunya mereka agak sedikit lalai, ini kan artinya ada kebijakan yang keliru dan harus ada pola kepemimpinan di dinas tersebut yang perlu diubah,” tandasnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar Pemda Bateng menghitung indeks kualitas keluarga di Bateng.

“Karena persoalan kejahatan seksual ini sudah sampai ke ruang terdekat masyarakat, yaitu di lingkup keluarga. Artinya rumah yang menjadi tempat teraman bagi anak-anak itu sudah menjadi tanda tanya,” ucapnya.

Sebut Apri dengan menghitung indeks kualitas keluarga maka akan diketahui bagaimana kualitas keluarga di Bateng, yang terdiri dari 29 indikator dan 5 dimensi, di antaranya adaah ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga dan lain-lain.

Kemudian, kata Apri dari situlah akan didapatkan data sehingga pemda Bateng bisa mempunyai cara yang terukur dalam intervensi kasus asusila ini.

“Nantinya bisa ditemukan pola penanganannya seperti apa. Kalau enggak punya data, kan merabaraba kerjanya,” ujarnya.

Sosialisasi di Hotel Sosialisasi di Hotel, Apri mencontohkan kegiatan sosialisasi yang justru lebih banyak dilakukan di hotel-hotel tanpa menyentuh langsung rumah tangga masyarakat selaku lapisan paling bawah.

Ia juga menyinggung predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya yang didapat oleh Kabupaten Bateng, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Apri mengungkapkan pada dasarnya tidak ada pihak yang tidak senang dan bangga dengan predikat Kabupaten Layak Anak tersebut.

Namun kata dia, sikap Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman yang membandingkan predikat layak anak antara Bateng dengan kota-kota besar seperti Surabaya atau pun Yogyakarta terkesan kurang tepat.