Anak-anak Harus Berani Melawan, Dewan Sebut Bateng Darurat Kejahatan Seksual Anak

POSBELITUNG.CO - Bupati Bangka Tengah Algafri Rahman terus mendorong agar semua pihak memotivasi agar anak berani menolak dan melawan saat mereka mendapat ancaman ketika dalam posisi terancam menjadi korban kekerasan seksual pada anak.

“Anak anak harus kita motivasi dan dorong agar mereka berani untuk menolak dan melawan,” ujar Algafry kepada Bangka Pos, Jumat (28/4/2023).

Pernyataan Algafry ini menanggapi kasus kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi akhir-akhir ini di Bangka Tengah (Bateng), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Menurut Algafry, motivasi ini perlu dilakukan secara terus menerus.

“Sebab sasaran kejahatan ini adalah anak-anak kita, dan kita tidak tahu siapa pelakunya, ini persoalannya, bisa saja orang terdekat,” ungkapnya.

Algafry menambahkan yang terpenting sekarang ini adalah menjaga anakanak kita dengan terus memberikan perhatian.

Terutama para orangtua harus sering mengingatkan anaknya agar tidak boleh ada seorangpun boleh menyentuh anggota tubuh mereka yang sensitif.

Ia menegaskan, pihaknya baik dari dinas perlindungan anak, dinas pendidikan, dinas sosial akan terus melakukan upaya-upaya sosialisasi ke masyarakat.

“Kami juga selalu memberikan yang namanya seks edukasi, itu bukan hanya melalui pamflet-pamflet, tapi juga memberikan arahan kepada anak-anak agar menjaga dan melindungidirinya,” kata Algafry.

Saat ditanya apakah banyaknya kejadian asusila terhadap anak di Bateng karena minimnya langkah pencegahan dan lebih mengedepankan langkah penanganan.

Algafry menyebutkan pihaknya hingga ke desa-desa sudah menyampaikan upaya-upaya pendekatan ke masyarakat dalam berbagai kesempatan.

Termasuk ketika menjadi khatib Salat Jumat kerap menyampaikan untuk menjauhi tindakan tidak terpuji tersebut.

“Tetapi perihal ini tidak segampang kita berbicara, praktik di lapangannya kan banyak,” jelasnya.

Layak Anak Terancam

Algafry mengakui kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini bisa saja berdampak pada predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya yang dimiliki Bangka Tengah (Bateng), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Namun menurut dia, indikator penilaian Kabupaten Layak Anak tersebut ada 31 indikator untuk menjadikan kabupaten/kota itu dinyatakan layak anak.

“Kami saat ini baru Kategori Nindya dan yang saya tahu kategori utama yang didapat misalnya oleh Surabaya dan Yogyakarta, boleh dicek apakah di situ dijamin tidak ada kejadian seperti itu (kejahatan seksual terhadap anak),” kata Algafry.

Kendati demikian, Algafry menilai bahwa kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi pihaknya untuk melakukan perbaikan lagi ke depannya.

Darurat Sementara

Anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, Apri Panzupi menganggap Kabupaten Bateng saat ini masuk dalam daerah darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini lantaran maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bateng.

Bahkan, tercatat dalam satu bulan terakhir, sudah terjadi dua kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Apri pun membeberkan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bateng tiga tahun terakhir.

“Di tahun 2021 ada 34 kasus, tahun 2022 ada 44 kasus dan di tahun 2023 per 9 April lalu sudah 12 kasus,” ungkap Apri kepada Bangka Pos yang mengaku mendapatkan data tersebut dari provinsi, Jumat (28/4/2023).

Itu pun kata Apri belum termasuk jumlah korban yang dalam satu kasus bisa lebih dari satu orang, termasuk belum lama ini di Kecamatan Sungaiselan, ada 8 anak yang menjadi korban asusila guru ngajinya sendiri.

Ia juga mengungkapkan orang-orang terdekat korban, masih menjadi ancaman serius kekerasan seksual bagi anak-anak.

Buktinya kasus terakhir, Rabu (26/4/2023) kemarin di Kecamatan Namang, kekerasan seksual dilakukan kakak terhadap adik kandungnya yang baru berusia 15 tahun.

Menurut Apri, jika berkaca dari kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022 berjumlah 44 kasus dengan wilayah Bangka Tengah yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, artinya setiap bulan setidaknya ada 4 kasus.

“Artinya hampir seminggu sekali terjadi kekerasan seksual terhadap anak di Bangka Tengah,” sebutnya.

Politikus dari PPP itu menilai ada konsep yang salah dilakukan oleh pihak eksekutif dalam menyikapi kasus asusila di Bateng.

Karena itu pemerintah daerah melalui dinas terkait, harus fokus hadir di masyarakat menangani persoalan ini.

Lanjut Apri, pada momentum LKPJ beberapa waktu lalu, pihaknya turut mencermati kegiatan dan kebijakan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Bangka Tengah.

Ternyata kata Apri, kebijakan anggaran di dinas tersebut lebih fokus ke hilir atau bisa dikatakan lebih fokus pada penanganan dibanding hulu atau pencegahan.

Misalnya pada anggaran tahun 2022 lalu, pada bidang perempuan, anggaran penanganannya sebesar Rp150 juta dan anggaran pencegahannya hanya Rp115 juta.

Begitu pun pada bidang anak, di mana anggaran di hilirnya mencapai Rp201 juta sedangkan di hulunya hanya sekitar Rp104 juta.

“Artinya dinas terlalu berfokus pada penanganan kasus, bukan pencegahan. Setiap kegiatannya itu lebih fokus ke hilir, penanganan kasus. Di hulunya mereka agak sedikit lalai, ini kan artinya ada kebijakan yang keliru dan harus ada pola kepemimpinan di dinas tersebut yang perlu diubah,” tandasnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar Pemda Bateng menghitung indeks kualitas keluarga di Bateng.

“Karena persoalan kejahatan seksual ini sudah sampai ke ruang terdekat masyarakat, yaitu di lingkup keluarga. Artinya rumah yang menjadi tempat teraman bagi anak-anak itu sudah menjadi tanda tanya,” ucapnya.

Sebut Apri dengan menghitung indeks kualitas keluarga maka akan diketahui bagaimana kualitas keluarga di Bateng, yang terdiri dari 29 indikator dan 5 dimensi, di antaranya adaah ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga dan lain-lain.

Kemudian, kata Apri dari situlah akan didapatkan data sehingga pemda Bateng bisa mempunyai cara yang terukur dalam intervensi kasus asusila ini.

“Nantinya bisa ditemukan pola penanganannya seperti apa. Kalau enggak punya data, kan merabaraba kerjanya,” ujarnya.

Sosialisasi di Hotel Sosialisasi di Hotel, Apri mencontohkan kegiatan sosialisasi yang justru lebih banyak dilakukan di hotel-hotel tanpa menyentuh langsung rumah tangga masyarakat selaku lapisan paling bawah.

Ia juga menyinggung predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya yang didapat oleh Kabupaten Bateng, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Apri mengungkapkan pada dasarnya tidak ada pihak yang tidak senang dan bangga dengan predikat Kabupaten Layak Anak tersebut.

Namun kata dia, sikap Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman yang membandingkan predikat layak anak antara Bateng dengan kota-kota besar seperti Surabaya atau pun Yogyakarta terkesan kurang tepat.

Pasalnya menurut Apri, perbandingan yang disampaikan oleh bupati tersebut tidak apple to apple atau sebanding.

“Surabaya itu penduduknya jutaan, luas wilayahnya luar biasa. Jadi melihat penghargaan KLA itu jangan hanya sebatas administratif,” tegasnya.

Kemudian, pernyataan bupati terkait indikator Kabupaten Layak Anak sebanyak 31 indikator, menurut Apri juga keliru.

Pasalnya menurut dia, hal itu adalah indikator hak anak, bukan indikator Kabupaten Layak Anak.

“Indikator KLA itu ada 24. Ini menandakan bahwa bupati juga kurang membaca dan hanya dapat input data dari dinas, yang datanya juga belum tentu benar,” sesal Apri.

Oleh karena itu kata Apri, jika ada orang yang berkomentar agar jangan terlalu bangga dengan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA), maka itu sah-sah saja.

“Apalagi sekelas Kak Seto (Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi-red) sudah pernah berstatemen agar mengevaluasi status Kabupaten Layak Anak (KLA) Nindya Bangka Tengah,” tandas Apri. (u2)