Menteri PUPR sebut Vendor Goda Istri dan Anak Pejabat Untuk Dapat Proyek

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan cara yang kerap digunakan para vendor untuk "menggoda" pejabat-pejabat negara.

Apabila mereka tak bisa menggoda pejabat setingkat menteri, maka akan berupaya ke direktur jenderalnya (dirjen).

Jika tak berhasil, maka para vendor nakal akan mencoba melalui istri dan anak si pejabat.

"Anaknya enggak bisa, ke saudaranya," ujar Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers bersama Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK di Gedung Merah Putih, Kamis (25/5/2023).

Dia mengaku beberapa kali digoda oleh para vendor agar mereka dapat memenangkan lelang tender di kementerian.

"Ya biasalah orang kalau tender kan maunya menang," ungkapnya.

Terlebih Kementerian PUPR memiliki kewenangan penyelenggaaan infrastruktur yang erat dengan pengadaan barang dan jasa.

"Ada 70 persen kalau menurut surveinya KPK, mulai dari perencanaan, pengadaan barang, sampai dengan pelaksanaan," katanya.

Karena itulah menurutnya, godaan akan selalu menerpa. Namun, tugas seorang penyelenggara negaralah untuk menahan diri dari godaan tersebut.

"Kami-kami sebagai aparat penyelenggara negara inilah yang harus dibentengi dengan integritas," ujarnya.

Diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan perbaikan 15 ruas jalan provinsi di Lampung yang rusak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya langsung melakukan tender proyek perbaikan 15 ruas jalan provinsi yang rusak bulan Mei 2023 ini.

"Mei ini kita lelang dulu," kata Basuki saat mendampingi Presiden Jokowi di Lampung.

Untuk proses tender, kata Basuki bakal berlangsung satu bulan.

Kementerian PUPR menyiapkan anggaran yang disiapkan untuk ambilalih perbaikan jalan provinsi di Lampung Rp 800 miliar dari APBN 2023.

Hal itu agar, proses perbaikan jalan provinsi di Lampung yang rusak dapat dilakukan dengan segera.

"Juni kalau bisa kita mulai perbaikan," kata Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi atau Joko Widodo nampaknya menilai Pemprov Lampung tidak sanggup melakukan perbaikan sejumlah jalan provinsi.

Hal itu ditegaskan Jokowi yang mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan provinsi di Lampung.

Jokowi mengatakan itu seusai tinjauan jalan rusak di Provinsi Lampung bersama tiga menteri yang ikut mendampinginya, Jumat (5/5/2023).

Ketiga Menteri yang mendampingi Presiden Jokowi adalah Menetri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Tidak tanggung-tanggung, Jokowi menyebut pihaknya akan mengambil alih proses perbaikan 15 ruas jalan provinsi, yang salah satunya adalah ruas jalan Seputih Taman - Simpang Randu, Lampung Tengah.

Menurut Jokowi, ambil alih perbaikan jalan yang seharusnya dilakukan Pemprov Lampung dikarenakan kondisi kerusakan jalan yang sudah lama.

Kabar lamanya kondisi jalan rusak itu, Jokowi dapatkan saat melakukan tinjauan jalan rusak di Provinsi Lampung.

"Karena ini memang sudah lama (rusaknya), akan diambil alih oleh pemerintah pusat," kata Jokowi.

Meski akan diambil alih proses perbaikannya, Jokowi tetap menekankan kewenangan atau tanggung jawab pembangunan jalan untuk jalan provinsi, tetap ada di Gubernur.

"Jalan kabupaten ada di Bupati dan Wali Kota," sebut Jokowi.

Nantinya, proses perbaikan tersebut akan diserahkan melalui Kementerian PUPR.

 Jokowi mengungkapkan, kunjungannya tersebut selain meninjau jalan yang alami kerusakan parah juga mempunyai semangat untuk memperbaiki.

"Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten baik jalan provinsi baik jalan kota yang rusak parah," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Ashri Fadilla)(Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer)