Jelang Pemilu 2024, Cegah Pelanggaran Netralitas ASN

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Instansi pusat yang memiliki kewenangan perlu mengambil kebijakan yang dapat memastikan sikap profesional dan netralitas aparatur sipil negara (ASN), terutama camat dan lurah pada Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto dalam paparannya pada webinar yang diselenggarakan KASN via Zoom Meeting pada Rabu (14/6/2023).

Webinar ini digelar dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 dengan Tema Dilema Camat dan Lurah Antara Profesionalisme dan Politik Tahun 2024.

Webinar tersebut diikuti oleh Asisten Administrasi Umum Agus Fendi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang Fahrizal, di ruang Smart Room Center (SRC) lantai 2 kantor Walikota Pangkalpinang.

"Negara harus hadir untuk melindungi ASN yang netral. Instansi pusat yang memiliki kewenangan perlu mengambil kebijakan yang memastikan sikap profesional dan netral tidak berakibat buruk kepada ASN," ujar Agus Pramusinto saat menyampaikan pidato kunci dalam Webinar KASN tersebut.

Asisten Administrasi Umum, Agus Fendi menyebut, sosialisasi seperti ini untuk ASN jelang pemilu 2024 sangat penting.

Diakuinya, ASN memang harus tetap netral dan tau menempatkan dirinya menghadapi situasi pesta demokrasi tahun 2024.

"Kami memang berencana sebetulnya mensosialisasikan ini lebih jauh lagi, dengan mengundang narasumber dari KASN. Dan kebetulan ini ada webinar langsung dari KASN jadi sangat penting sekali kita ikuti karena memang netralitas ASN mendekati pemilu 2024 ini harus diperkuat," ujar Agus Fendi kepada Bangkapos.com, Rabu (14/6/2023).

Kata Agus, webinar ini juga diikuti oleh 42 Kelurahan dan 7 Kecamatan di Pangkalpinang.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin memperkuat netralitas para ASN khususnya ini yang diutamakan karena sesuai tema Camat dan Lurah, antara profesionalisme dan politik tahun 2024," tuturnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang Fahrizal, juga menyebut menghadapi pemilu 2024, memang perlu dilakukan sosialisasi untuk netralitas ASN.

"Jadi memang secara aturan sudah jelas bahwa posisi ASN adalah netral, dengan adanya kegiatan yang dilakukan KASN pada hari ini itu bisa dengan jelas dipahami oleh para ASN khususnya Lurah dan Camat, peran netralitas mereka pada perheltan pesta demokrasi nanti," jelas Fahrizal.

Menurutnya, sudah banyak aturan ya g menegaskan ASN prilaku-prilaku apa saja yang harus dihindari dalam menjaga netralitas. Mulai dari undang-undang ASN No 5 tahun 2014, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, dan SKB terkait netralitas ASN.

"Jadi tingkat hukuman disiplinnya itu bertingkat, ada yang ringan sedang dan berat. Jadi harapannya dengan kegiatan ini teman-teman kita sesama ASN mengetahui prilaku-prilaku apa yang berpotensi melanggar netralitas," terangnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)