Berita Pangkalpinang

Komisi IV DPRD Babel Minta Wisuda TK hingga SMA Dikaji Ulang, Terima Keluhan Orangtua Soal Biaya

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Marsidi Satar, ikut menanggapi tentang tren wisuda dari tingkat TK hingga SMA.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
SRIPOKU.COM/ANTON
Ilustrasi wisuda. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Marsidi Satar, ikut menanggapi tentang tren wisuda dari tingkat TK hingga SMA. 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Marsidi Satar, ikut menanggapi tentang tren wisuda dari tingkat TK hingga SMA.

Marsidi menilai kegiatan tersebut perlu ditinjau ulang oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan.

"Kalau kami komisi IV, segala apa menjadi keinginan masyarakat, seperti adanya wisuda, apabila ditinjau dari segi manfaat, paling sekadar motivasi. Bahwa mereka sudah selesai pendidikan. Tetapi kalau ditinjau, biaya itu memberatkan daripada orangtua," kata Marsidi, Senin (19/6/2023).

Politikus Golkar ini mengatakan, dirinya juga menerima keluhan dari sejumlah orangtua yang mengeluhkan terkait biaya wisuda kelulusan siswa.

Baca juga: Soal Polemik Acara Wisuda TK hingga SMA, Begini Pandangan Ketua PGRI Bangka Belitung

"Sementara ekonomi masyarakat kita ini kurang bagus. Jadi kita berharap, kalaupun ada keinginan, jangan dibebankan kepada siswa yang tidak punya. Karena berdasarkan data, banyak siswa kita memiliki kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar, red)," jelasnya.

Mereka yang memiliki KIP, dikatakan Marsidi, adalah siswa-siswi yang menerima bantuan pemerintah masuk kategori miskin atau kurang mampu.

"Artinya, walaupun mereka mengikuti, ada rasa gengsi dan terpaksa harus ikut. Sehingga perlu ada pengertian pihak sekolah, dipelajari dahulu apakah siswa tidak mampu harus wajib mengikuti," terangnya.

Menurut Marsidi, sah-sah saja, apabila ingin merayakan kelulusan siswa dengan acara wisuda.

Baca juga: Dindikbud Pangkalpinang Tegaskan Wisuda TK hingga SMA Bukan Kewajiban: Kami Tak Pernah Menganjurkan

Tetapi baiknya jangan sampai memberatkan orangtua siswa, terutama bagi yang kurang mampu.

"Ini perlu dievalusi kembali, bukan ingin suudzon, ini bisa menjadi kegiatan atau juga proyek sekolah, sehingga perlu dievaluasi. Kami juga nanti akan mengkaji kembali dengan dinas pendidikan terutama untuk SMA/SMK, karena banyak keluhan orangtua yang keberatan," terangnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)

Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved