Berita Pangkalpinang

Heryawandi: Penyelewengan Dana Stunting Mudah-mudahan Tidak Terjadi di Babel

Penggunaan anggaran stunting yang tidak tepat sasaran menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Kritikan itu ditindak-lanjuti DPRD Babel

Tribunnews.com
Ilustrasi Uang 

POSBELITUNG.CO - Penggunaan anggaran stunting yang tidak tepat sasaran menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Kritikan itu ditindak-lanjuti oleh Pihak DPRD Kepulauan Bangka Belitung  (Babel)

"Mudah-mudahan tidak terjadi di Babel, tentu kami akan telaah kembali. Melalui dinas-dinas terkait akan kami bedah. Karena ini ada tradisi di OPD anggaran besar didominasi pada seremoni," kata Anggota Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, Minggu (23/7/2023).

Ia menjelaskan, penanganan stunting merupakan persoalan nasional bukan hanya di daerah Babel saja. "Ini menjadi gerakan bersama-sama dalam menangani stunting.

Tentu jangan banyak fokus pada penanganan saja, tetapi pencegahan dan edukasinya," ujarnya.

Pihaknya mendukung keinginan Pj Gubernur Babel yang ingin menambah anggaran untuk penanganan stunting.

"Tentu kami mendukung. Bahkan kami mengharapkan penanganan stunting bukan hanya penanganan saja. Tetapi sebelum terjadi. Apa masalahnya ketika bayi atau anak-anak di golongkan stunting harus ada pencegahan tidak bicara pengobatan saja," jelasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Bangka Belitung lainnya, Azwari Helmi.

Ia mendukung upaya penuntasan stunting di Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka Barat yang paling tinggi kasusnya.

Berdasarkan Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Babel, prevalensi stunting di Bangka Barat yakni 23,5 persen, di mana ada 9 desa yang angka stuntingnya tinggi.

"Kalau kami DPRD Babel sangat setuju sekali. Tetapi memang kenyataan di desa-desa di Bangka Barat ditemukan stunting itu. Apabila ingin menambah anggaran tentu kami dukung," ujar Azwari Helmi.

Ia juga mengingatkan pemerintah anggaran stunting tidak hanya habis untuk perjalanan dinas yang dirasakan kurang efektif.

"Walaupun itu memang tugas, tetapi perlu berhemat dalam upaya membantu biaya stunting dan biaya lain lain. Ini untuk membantu kemiskinan, karena stunting satu di antaranya karena miskin. Sehingga persoalan kemiskinan harus dituntaskan," jelasnya.

Helmi mengharapkan, program yang digulirkan pemerintah untuk dapat tersentuh langsung ke masyarakat dan tepat sasaran.

"Kita mengharapkan menyentuh langsung kepada rakyat. Kalau DPRD Babel mengharapkan duit rakyat itu kembali ke rakyat lagi. Gunakan anggaran itu semaksimal mungkin untuk rakyat. Kami akan mengawasi dan mengontrol bagaimana pelaksanaan di desa-desa," ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu menyoroti angka stunting yang berada di angka 18,5 persen pada Tahun 2022.

Sumber: Pos Belitung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved