Pengelolaan BUMDes dari Dana Masing-masing Desa, Pemda Hanya Memfasilitasi

POSBELITUNG.CO, BANGKA – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak menggunakan dana dari pemerintah daerah (Pemda) melainkan sepenuhnya dari dana masing-masing desa.

Namun Pemda Bangka Tengah melalui DinsosPMD telah berkontribusi terhadap pengelolaan BUMDes yang ada di desa.

“Misalnya untuk pendampingan-pendampingan dan memfasilitasi apa yang dalam usaha tersebut,” ungkap Subkordinator Fasilitasi dan Kerja Sama Antar Desa Dinas Sosial Pemerintahan, Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah, Catur Yudono, Minggu (13/8/2023).

Contohnya BUMDes yang ada di Desa Padang Baru yang berencana bakal membuat usaha semacam STNK online.

Dengan begitu, DinsosPMD membantu memfasilitasi dan pendampingan berkaitan dengan kerjasama di Samsat dan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bangka Tengah.

“Jadi kami di Pemda ini sistemnya hanya memfasilitasi dan pendampingan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Sosial, Pemerintahan, Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) Bangka Tengah membeberkan bahwa hanya 50 persen desa di Bangka Tengah yang memiliki BUMDes.

Diketahui, Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa. Namun, hanya setengah dari jum desa tersebut yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Subkordinator Fasilitasi dan Kerja Sama Antar Desa DinsosPMD Bateng, Catur Yudono mengungkapkan bahwa pada intinya setiap desa di Bangka Tengah memiliki BUMDes.

“Tapi kami tidak menutup diri bahwa memang dari 56 desa itu, yang aktif kurang lebih tinggal setengahnya,” ungkap Catur, Minggu (13/8/2023).

Sedangkan BUMDes yang sudah tidak aktif lagi, dikatakan Catur karena disebabkan oleh beberapa hal.

Misalnya BUMDes yang dulunya sempat berjalan namun tidak aktif lagi dikarenakan adanya pergantian pengurus.

“Dari hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, diketahui bahwa rata-rata itu karena ganti pengurus. Jadi enggak aktif lagi kegiatan usahanya (BUMDes-red),” terangnya.

Kendati demikian, rata-rata BUMDes yang saat ini sudah tidak aktif sedang mencari bidang usaha baru karena adanya pergantian kepengurusan tersebut.

Saat ditanyai apakah pergantian pengurus BUMDes itu juga disebabkan karena adanya pergantian perangkat desa dan kepala desa, Catur berujar bahwa itu bisa saja terjadi.