Tak Bayar Pajak, 6.858 Kendaraan Dinas di Bangka Belitung Terancam Berstatus Bodong

Untuk mempercepat proses pembenahan ini, Ombudsman juga berharap hal ini menjadi perhatian dari instansi pemerintah baik dari internal maupun eksternal yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaaan terhadap permasalahan aset yang dimiliki oleh pemerintah.

"Hal tersebut mengingat pajak merupakan salah satu sumber dana pembangunan penting bagi pemerintah daerah," kata Yozar.

(*/Andini Dwi Hasanah/ Cici Nasya Nita/ )