Jelang Masa Kampanye Pemilu 2024, KPU Belitung Mulai Susun Rancangan Zona Kampanye

Lalu, rancangan itu sudah disampaikan kepada Kesbangpol serta dibahas dalam rapat yang dihadiri stakeholder terkait.

"Hasil beberapa kali rapat, kami sudah menerima surat dinas dari Bupati Belitung yang menyetujui 70 persen rancangan itu," ungkap Soni.

Ia berharap dalam waktu dekat, revisi terbaru akan disetujui sehingga KPU dapat menetapkan zona kampanye.

Sebab, zona kampanye harus disosialisasikan kepada 16 parpol peserta Pemilu 2024.

Di sisi lain, Soni menekankan sosialisasi juga harus tersampaikan kepada masyarakat sebagai objek Pemilu.

"Jangan sampai nanti masyarakat tidak paham, lalu menggeser APK hingga terjadi kerusakan dan berujung pidana pemilu. Itu yang kami cegah," tegasnya.

Libatkan Kajian Stakeholder

Soni menjelaskan, rancangan zona kampanye sudah dibahas dan dikaji KPU bersama pemda yang melibatkan unsur stakeholder terkait.

Di antaranya Satpol PP yang berkenaan dengan Perda Ketertiban Umum, Dinas Perhubungan yang membebaskan sapras mereka dari zona kampanye.

Bahkan KPU sudah menerima surat dari BPPRD berkenaan dengan pengenaan pajak reklame.

Hanya saja, kata Soni, pada dasarnya KPU akan memfasilitasi peserta Pemilu untuk memasang APK dalam zona yang ditetapkan.

Kalau pemasangan APK di dalam zona harus tunduk dengan aturan KPU.

Tapi kalau di luar zona dan sifatnya mandiri dari caleg, maka itu jadi ranahnya BPPRD.

"Makanya kami inginkan adanya satu pemahaman terhadap zona kampanye ini. Sehingga terkait kepatuhan pemasangan APK ini dapat dipatuhi dan jika di luar itu silahkan koordinasi dengan instansi terkait," jelasnya.

(Posbelitung.co/Dede Suhendar)