Soal Penolakan Pertambangan di Laut Beriga, Algafry: Pemkab Bakal Hadir di Kementerian ESDM

"Penyampaian seperti yang terjadi di RDP kemarin, tentang pencabutan izin usaha pertambangan dan merubah zona tambang menjadi zona tangkap dan adat nelayan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Me Hoa mengatakan pihaknya hadir di tengah masyarakat sesuai kapasitasnya.

DPRD satu suara dengan masyarakat dalam hal ini menolak adanya aktivitas tambang di area tersebut, sebab masyarakat area itu mencari nafkah menangkap ikan atau nelayan.

"Saya dapat konfirmasi bahwa pemprov hadir, ada beberapa point yang menjadi peneguhan kita, pintu awalnya ini tentang orang bisa ngaju izin karena apa, kita telusuri. Kita sesuai kapasitas kita laksanakan, tapi selebihnya itu di pusat, apa mau direvisi? usulan kita tetap bebas zona tambang," ujar Me Hoa.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)