Sah, UMP Babel Diberlakukan 1 Januari 2024, Ribuan Pegawai di Beltim Terima UMR Baru Rp3.640.000
Jadi UMR ini berlaku untuk mereka yang baru masuk sampai masa kerja 1 tahun. Kalau masa kerja lebih dari satu tahun, harusnya lebih dari UMR karena...
Penulis: Asmadi Pandapotan Siregar CC | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
"Sebelumnya walau masih ada UMK, provinsi selalu menetapkan upah minimum kabupaten/kota sama, kalau sama lebih baik pakai satu sehingga menganut ke UMP. Makanya tidak lagi mengusulkan UMK, langsung penetapan UMP," kata Erwan, Jumat (24/11/2023).
Pada daerah yang masih mengenal UMK, usulan UMK biasanya dikaji oleh dewan pengupahan kabupaten yang direkomendasikan hasilnya kepada bupati.
Baca juga: Harga Oppo A17k dan Oppo A17 di Akhir November 2023, Hanya Selisih Rp200 Ribu, Cek Spesifikasi ini
Baca juga: 60 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda PAT IPS Kelas 7 Semester 2
Baca juga: Mahasiswa Asal Medan Tewas di Kosan Bali, Pemilik Kos Curiga Banyak Lalat dan Darah
Lalu bupati mengusulkan ke gubernur untuk ditetapkan sebagai UMK.
Sebelum resmi diberlakukan per 1 Januari, dilakukan proses sosialisasi upah minimum karena ada mekanisme permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
Permohonan tersebut bisa kepada gubernur, tapi tidak boleh sepihak, namun harus ada kesepakatan dengan pekerja.
"Penangguhan pelaksanaan upah minimum bukan tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan tapi ditangguhkan entah berapa bulan, bukan upah yang ditentukan tidak dilaksanakan," jelasnya.
Pelaksanaan upah minimum menjadi hal normatif sehingga perusahaan berkewajiban memenuhi hal tersebut, karena berdasarkan undang-undang, jika pelaksanaan upah yang diberikan di bawa upah minimum yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan gubernur, maka pengusaha bisa dikategorikan melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana karena itu hal yang bersifat normatif.
"Sanksinya pidana, prosesnya melalui mekanisme pengawasan dan penyidikan," kata Erwan.
Monitoring pelaksanaan upah minimum yang berlaku, pelaksanaannya diawasi pengawas ketenagakerjaan.
Pengawas ini semenjak berlaku UU 23 tahun 2014, yang mana salah satu sub bidang ketenagakerjaan yang tadinya berada di kabupaten/kota sudah beralih menjadi kewenangan provinsi. Artinya pengawasan ketenagakerjaan dilakukan pemerintah provinsi.
Baca juga: 20 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda PAT, PAS, UAS PJOK Kelas 8 SMP/MTs
Baca juga: Harga HP OPPO A17k Resmi Turun Rp 300.000 di November 2023, Cek Spesifikasinya
Baca juga: 25 Contoh Soal dan Jawaban Pilihan Ganda PAT Ekonomi Kelas 10 Semester 2
(*/ posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari/Bryan Bimantoro)
Terbongkar Motif Menantu Rampas Perhiasan Mertua di Desa Sijuk Belitung, Ini Penjelasannya |
![]() |
---|
Akademisi UBB Sosialisasikan Pemahaman Hukum Siber bagi Generasi Z di Damar Belitung Timur |
![]() |
---|
Layanan Paspor di MPP Belitung Timur Permudah Warga, Imigrasi Pastikan Akses Cepat dan Dekat |
![]() |
---|
50 Pendidik Belitung Timur Ikut Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Anak |
![]() |
---|
Polres Belitung Tangani Kasus Dugaan Pencurian Viral di Medsos, Pelaku Ternyata ODGJ |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.