Korupsi Dana Covid-19 Belitung Timur, Pihak Terdakwa Hadirkan Ahli dari Perdatin hingga Ahli Hukum

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pihak terdakwa perkara korupsi pengelolaan dana tunjangan dan insentif Covid-19 di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tahun 2021, dr Rudy Gunawan, menghadirkan beberapa ahli dalam sidang di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis (21/3/2024).

Yakni perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Perdatin) Amelia dan ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Danang Rahmat, serta ahli hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji.

Dalam persidangan, ahli dari Perdatin, Amelia, mengatakan, penanganan dalam kondisi bencana seperti pandemi Covid-1, maka pelayanan kesehatan yang diberikan abnormal.

Lalu, sejak awal, dokter anastesi memang dokter yang berkompetensi berada di ruang ICU.

Sementara, pasien yang masuk ke rumah sakit pada pandemi Covid-19 adalah kategori sedang dan berat, sehingga wajar saja dokter anastesi menjadi penanggung jawab di ruang ICU atau ruang isolasi.

Dijelaskannya, rumah sakit membuat peraturan direktur berdasarkan regulasi dari negara tentang Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).

Jika pasien didiagnosis ke satu spesialis tertentu, maka DPJP pertama akan menyesuaikan dengan kompetensi dokter tertentu juga.

"Jika pasien terdiagnosis kritis, maka tentunya DPJP pertama dalam penanganan ini adalah dokter spesialis anastesi," kata Amelia, Kamis (21/3/2024).

Kemudian yang menentukan DPJP adalah keputusan direktur rumah sakit.

Akan tetapi, setiap rumah sakit tentu mempunyai kebijakan berbeda tentang kebijakan dan sistem yang dibuat oleh direkturnya.

Auditor Tak Boleh Berasumsi

Sementara itu, saksi ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP), Danang Rahmat, dalam persidangan mengatakan, audit yang dilakukan dengan mengandalkan dokumen saja bisa disebut cacat prosedur, karena seorang auditor tidak boleh berasumsi.

Meskipun sudah mendapatkan dokumen, auditor harus melakukan prosedur-prosedur lain, misalnya prosedur membandingkan.

"Kalau prosedur-prosedur itu belum dilakukan, artinya belum melakukan audit tapi baru merencanakan audit," kata Danang, Kamis (21/3/2024).

Menurut Danang, seorang auditor tidak boleh meyakinkan suatu hal salah dan tidak boleh meyakinkan suatu hal benar sebelum prosedur dijalankan karena tidak boleh berasumsi.