Kejati Babel Geledah Kantor PT NKI, Perusahaan Baru Berdiri Tapi Sudah Diajak Kerja Sama

POSBELITUNG.CO - Kantor PT Narina Keysa Imani (NKI) di Bukit Baru, Pangkalpinang digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel, Selasa (2/4/2024).

Kepala Kejati Babel Asep Maryono mengatakan penggeledahan terkait kasus pemanfaatan kawasan hutan negara hutan produksi sigambir di Desa Kotawaringin seluas 1.500 hektare (ha).

Tim Penyidik Kejati Babel tidak mendapatkan hambatan pada saat penggeledahan.

Hanya saja, penyidik menyoroti pemerintah provinsi apakah mempertimbangkan PT NKI memiliki kualifikasi atau tidak.

Kualifikasi yang dimaksud adalah tentang pertimbangan kerja sama dengan perusahaan apakah sesuai atau tidak melakukan kegiatan tersebut.

"Dan ternyata ini perusahaan (PT NKI) baru berdiri (tahun 2018). 

Sehingga menarik bagi penyidik adalah apa pertimbangan pemrov melakukan kerja sama dengan perusahaan yang belum berpengalaman," kata Asep Maryono.

Sebaiknya, ujar Asep, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan perusahaan yang sudah berpengalaman sehingga bermanfaat, bukan justru melakukan try and error.

Penyidik akan mendalami dasar pertimbangan Pemprov Babel, memilih perusahaan baru dijadikan rekan kerja.

"Apa yang menjadi bahan pertimbangan, apakah sebuah perusahaan baru dijadikan sebagai partner kerja pemprov, bukan pemprov ya, tapi Gubernur di sini," ungkapnya.

Asep Maryono menilai hal tersebut merupakan kerja sama antara PT NKI dengan Gubernur Babel masa itu karena tanda tangannya yang mengatasnamakan pemerintah provinsi.

"Saya belum menemukan dokumentasi pengalaman perusahaan ini dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang itu sesuai yang tercantum dalam MoU antara gubernur dengan perusahaan," jelasnya.

Naik ke penyidikan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel menaikkan status perkara pemanfaatan kawasan hutan negara di Kabupaten Bangka tahun 2018, ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, penyidik sudah memintai keterangan mantan Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Kamis (28/3/2024) lalu.

Perkara dugaan tindakan pidana korupsi mafia tanah di Desa Kotawaringin tersebut telah memenuhi unsur dinaikkan ke tahap penyidikan.

Asintel Kejati Babel, Fadil Regan mengatakan kasus pemanfaatan kawasan hutan negara tersebut sudah dilakukan penyelidikan sejak tanggal 18 Maret 2024.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tim penyelidik menemukan peristiwa pidana dalam kasus pemanfaatan kawasan hutan negara di hutan produksi Desa Kotawaringin, Labu dan Air Pandan Kabupaten Bangka seluas 1.500 hektare (ha).

"Kita tingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, karena kita sudah menemukan peristiwa pidana di sini," kata Fadil Regan, Senin (1/4/2024).

Status ini berawal dari kawasan hutan produksi yang diberikan izin pemanfaatan berdasarkan perjanjian kerja sama oleh Pemerintah Provinsi Babel.

Namun, sebagian sudah berubah fungsi dan dikuasai oleh beberapa pihak.

Selain itu ada yang diperjualbelikan oleh oknum Dinas Kehutanan Provinsi Babel. 

Ada yang dikuasai oleh beberapa perusahaan dengan bekerja sama melalui tiga kepala desa.

Sementara itu, dugaan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut belum dihitung.

"Sudah ada beberapa orang yang kita minta keterangan, 30 orang yah," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2024, Gubernur Babel periode 2017-2022 Erzaldi Rosman Djohan sudah diminta klarifikasinya soal perkara tersebut.

Erzaldi Rosman mengaku memang pernah menandatangani izin kerja sama pemanfaatan kawasan hutan di Kotawaringin untuk PT Narina Keysa Imani (NKI) seluas 1.500 hektare, untuk berkebun pohon pisang.

Pada tahun 2018, Erzaldi selaku gubernur pernah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Penerima izin adalah pihak PT NKI, yang peruntukan lahannya tanaman pisang.

"Ku hanya memberikan izin, ku dak tahu, jangan tanya sama ku, tahu-tahu sudah ditanam sawit, tahu-tahu ada beberapa PT tumpang tindih izinnya," kata Erzaldi usai diperiksa jaksa, Kamis (28/3/2024).

Erzaldi Rosman hampir satu jam menjalani pemeriksaan.

Gubernur Babel 2017-2022 itu, tiba di Kantor Kejati Babel sekitar pukul 10.20 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB.

Dia mengaku hanya menjawab tiga pertanyaan penyidik.

Yakni terkait izin kerja sama pemanfaatan hutan di Desa Kotawaringin Kabupaten Bangka.

Penyidik meminta penjelasan dari Erzaldi selaku Gubernur Babel saat itu, tentang kawasan hutan.

Karena izin tersebut dikeluarkan di atas tanah yang masih berstatus hutan produksi.

"Nah, diduga ada disalahgunakan," kata Erzaldi Rosman Djohan.

Terkait disalahgunakan seperti apa, Erzaldi Rosman mengaku tidak tahu apa-apa.

Karena sepengetahuannya hanya mengeluarkan izin kebun pisang seluas 1.500 hektare tahun 2018.

Selain itu masalah tersebut, Erzaldi mengaku mereka hanya mengobrol biasa di Kejati Babel.

Posbelitung.co