Pasca Diintai Anggota Densus 88, Jampidsus Febrie Dilaporkan ke KPK Terkait Kerugian Negara Rp9,7 T

POSBELITUNG.CO - Usai peristiwa pengintaian yang diduga dilakukan anggota Densus 88, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Febrie dilaporkan karena diduga telah melakukan persengkokolan lelang aset sitaan korupsi kasus Jiwasraya.

Tidak hanya Febrie, ada beberapa orang lain yang dituduh terlibat juga dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) dan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).

Juga ada beberapa praktisi hukum yang mengatasnamakan sebagai Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/5/2024).

Mereka yang dilaporkan ke KPK yaitu, ST, Kepala Pusat PPA Kejagung RI selaku Penentu Harga Limit Lelang;

Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung RI selaku Pejabat yang memberikan Persetujuan atas nilai limit lelang;

Pejabat DKJN bersama-sama KJPP, selaku pembuat Appraisal;

dan Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo diduga selaku Beneficial Owner dan/atau Pemilik Manfaat PT IUM.

Mereka dilaporkan karena diduga telah melakukan persengkokolan lelang aset sitaan korupsi kasus Jiwasraya.

"Terlapornya Jaksa Agung Jampidsus, kemudian penilai aset PPA Kejaksaan Agung juga, kemudian dari DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dll," kata Koordinator KSST, Ronal Loblobly, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Harga penawaran tersebut diduga di-mark-down dari harga seharusnya Rp12 triliun.

“Nilai total keekonomian dan/atau nilai pasar wajar [fair market value] satu paket saham PT GBU, dengan cadangan Resources 372 juta MT dengan [total reserves] sebanyak 101.88 juta MT, berikut infrastruktur hauling road 64 km dan jetty, sedikitnya sebesar Rp12 triliun.

Diduga dengan menggunakan modus operandi mark down dan/atau merendahkan nilai limit lelang dari Rp12 triliun, menjadi Rp1,945 triliun,” ungkap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.

Sehingga pelelangan tersebut mengakibatkan dugaan kerugian negara hingga Rp9,7 triliun.

Sugeng mengatakan, PT IUM diduga sengaja didirikan oleh Andrew Hidayat pada 19 Desember 2022, 10 hari sebelum penjelasan lelang.

PT IUM disiapkan sebagai pemenang.

Dalam pembuatan PT IUM tersebut, Andrew Hidayat menunjuk sejumlah nominee atau boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek personality dan party untuk duduk selaku direksi dan komisaris.

Pemegang saham di perseroan dengan diatasnamakan PT MPN dan PT SSH.

Adapun uang pembayaran lelang oleh PT IUM sebesar Rp1,945 triliun disebut bersumber dari pinjaman lembaga perbankan milik BUMN dalam hal ini PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Menteng, dengan pagu kredit sebesar Rp2,4 triliun.

KPK belum memberikan keterangan mengenai laporan ini.

Adapun laporan itu sudah dimasukkan ke KPK pada hari ini.

Para pihak yang dilaporkan juga belum memberikan tanggapan.

Pengamanan dipertebal

Sebelumnya diberitakan, pengamanan di Kejagung dipertebal menyusul peristiwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah diintai anggota Densus 88 Antiteror Polri.

Kejaksaan Agung selain sibuk mengurus sejumlah perkara besar, kini repot meningkatkan pengamanan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, peningkatan pengamanan dilakukan mulai Kamis (23/5/2024).

"Itu kan karena hari libur, ditingkatkan pengamanan. Karena enggak ada aktivitas apa-apa.

Takut, khawatir ada gedung baru apa sebagainya. Kan libur panjang," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung saat dihubungi, Minggu (26/5/2024).

Jampidsus Febrie Adriansyah sendiri yang dikabarkan dibuntuti Densus 88, saat ini disebut Ketut dalam kondisi baik.

"Jampidsus enggak apa-apa. Sehat kok, biasa-biasa saja," ucapnya.

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI turut mengamankan Kejaksaan Agung setelah kabar Jampidsus dikuntit Densus 88.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengakui ada penjagaan yang melibatkan personel Puspom TNI di Kejaksaan Agung.

Menurutnya, pengamanan personel POM TNI itu dilakukan karena Kejagung RI dan TNI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.

“Ruang lingkup MoU tersebut ada pada Pasal 7, di antaranya adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan.

Seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dan dukungan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan,” kata Gumilar.

Gumilar menyebutkan, pengamanan yang dilakukan POM TNI sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, dalam rangka mendukung giat penegakan dan hukum.

“Karena kami di sana ada Jampidmil,” ujar Kapuspen TNI.

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com