Bangka Belitung Perlu Ekonomi Baru Lepas dari Ketergantungan Timah, Aon Effect Jadi Momentum

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Imbas terseretnya Tamron alias Aon, pengusaha timah asal Koba, Bangka Tengah dalam pusaran kasus mega korupsi tata niaga komoditas di IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022, mulai terasa di Bangka Belitung.

Sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan timah, perekonomian Bangka Belitung mengalami kelesuan. Apalagi provinsi ini warganya banyak yang menggantungkan hidup pada timah.

Hal ini diungkapkan Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) Prof Ibrahim saat menjadi nara sumber di “Seminar Nasional Bangka Belitung Economy Roadmap” yang digelar Bangka Pos dalam rangka HUT ke-25, di Ballroom Santika Bangka, Selasa (28/5/2024).

Prof Ibrahim yang membawakan materi dengan tema Aon Effect cukup mengejutkan. Peserta seminar pun tertegun, menyimak dengan seksama apa yang dipaparkan Prof Ibrahim kata demi kata.

Dengan bahasa yang lugas Prof Ibrahim membeberkan, masyarakat harus mengakui bahwa satu orang (Aon-red) atau satu case (kasus timah) ini mampu menguasai perubahan kondisi ekonomi Babel yang cukup signifikan. Menurutnya, ada tiga hal dari Aon Effect ini yakni momentum tes mental warga Bangka Belitung, momentum transisi pembiasaan dan momentum transformasi sektoral.

Usai seminar selesai, kepada Bangka Pos, Prof Ibrahim mengaku Aon Effect memang merupakan satu di antara profil yang saat ini menghentakkan perekonomian Bangka Belitung.

“Aon Effect ini tidak dalam konteks negatif, tapi dalam mega dampaknya. Saya kira ini adalah salah satu fenomena yang memberikan implikasi yang sangat besar di pertumbuhan ekonomi di Babel,” sebut Prof Ibrahim.

Dia menyebutkan usai pengungkapan kasus dugaan korupsi timah yang menyeret nama Aon dan telah ditetapkan sebagai tersangka, pertumbuhan ekonomi Babel tiba-tiba turun, jadi harus diakui Aon Effect itu betul-betul ada.

“Karena efeknya bukan hanya pada kasus penegakan hukum yang akan berimbas kepada perusahaan beliau (Aon-red), tapi juga perusahaan-perusahaan lain yang ikut terdampak, ada yang dampaknya langsung dan tidak langsung,” jelasnya.

Kata Prof Ibrahim, Aon Effect ini akan terus berjalan di Babel paling tidak 2-3 tahun ke depan.

“Nah di dalam fase itu bagaimana masyarakat Bangka Belitung tetap bisa bertahan, survive (bertahan) dan syukur-syukur bisa keluar dari bayangan dampak itu,” sebutnya.

Kemudian, lanjut Ibrahim, Aon Effect ini sebetulnya adalah momentum Bangka Belitung untuk memikirkan alternatif lain selain timah.

“Penegakan hukum ini adalah momentum untuk kita, di sini peran Pemerintah betul-betul diperlukan bagaimana cara kita survive di kondisi seperti ini yang kemudian membawa kita keluar pelan-pelan dari zona itu,” ujarnya.

Sementara dari sektor perguruan tinggi, kata Prof Ibrahim ada data menunjukan bahwa di sektor diploma ke atas ternyata mengalami peningkatan hingga 13 persen.

“Artinya ini positif, nah kami dari perguruan tinggi akan terus mendorong itu, sehingga angkatan kerja kita semakin terdidik, hingga bisa lebih inovatif mencari alternatif yang lain,” terangnya.

“Saya yakin memang akan ada dampak negatif dari kasus penegakan hukum Aon ini, tetapi sebenarnya akan ada celah-celah baru yang dibutuhkan untuk kita bisa keluar dari Aon Effect itu,” tukasnya.

Selain Prof Ibrahim, seminar juga menghadirkan narasumber berkompeten lainnya mulai dari Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam Kementerian Investasi/PKPM, Ratih Purbasari Kania, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman dan Pj Gubernur Babel Safrizal ZA sebagai keynote speaker yang dipandu Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra.

Seminar dibuka dekan kata sambutan dari CEO Tribun Network, Dahlan Dahi secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Dahlan Dahi menyambut baik kegiatan seminar nasional yang digelar oleh Bangka Pos.

Menurutnya, seminar ini dapat menjadi langkah untuk melihat atau menemukan arah pembangunan Provinsi Bangka Belitung.

“Saya berharap diskusi yang dipelopori Bangka Pos menjadi sesuatu yang berguna bagi Babel dan mendorong kita mempertanyakan arah pembangunan provinsi ke depannya,” ujar Dahlan.

Sektor Biru Hijau

Sementara Pj Gubernur Babel Safrizal ZA tak menampik, sektor pertambangan memegang peranan penting dalam laju perekonomian Provinsi Bangka Belitung. 

Oleh karena itu pihaknya mengatakan pentingnya pabrik pengolahan untuk melakukan ekspor dan impor, serta perlunya mendorong UMKM yang mampu mengolah bahan timah menjadi produk kreatif.

“Timah ini nikmat Tuhan yang harus kita tata dan kelola, harus ada ekspor tapi pertumbuhannya harus diukur dari impornya juga. Ada cendera mata bahan timah tapi pembuatnya dari luar, artinya penting kita memanfaatkan timah agar dikelola dengan baik,” kata Safrizal saat menjadi keynote speaker seminar.

Tak hanya mengandalkan sektor pertambangan namun sektor biru hijau atau pertanian dan kelautan perlu didoron untuk meningkatkan perekonomian Babel.

“Kontribusi pertumbuhan ekonomi kita paling tinggi sektor timah, kedua disumbangkan industri pengolahan yang ini timah juga. Lalu baru sektor biru hijau, yang harus kita gerakkan dengan optimal,” ujar Safrizal.

Manfaatkan Pulau

Ia mengungkapkan, sektor pertambangan, potensi pertanian, perikanan dan kelautan juga perlu didorong terlebih Provinsi Babel memiliki 507 pulau yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

Safrizal pun tak segan mempersilakan sejumlah pihak, untuk dapat memanfaatkan pulau demi kebaikan masyarakat dan perekonomian sesuai aturan berlaku.

“Banyak budidaya yang bisa dilakukan, silakan berebut pulau yang memanfaatkan seperti pengembangan penyu ataupun hal lain,” jelasnya.

Pihaknya juga akan mendorong kabupaten/kota untuk mampu mengoptimalkan komoditi yang bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa harus terus berharap dari provinsi lain.

“Untuk Bangka Tengah juga akan didorong menjadi kabupaten penghasil bawang, nanti juga kabupaten lain harus menyesuaikan komoditi apa yang bisa dimaksimalkan di daerah itu,” ungkapnya.

Ekonomi Menurun

Pada kesempatan sama, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman juga mengungkapkan kondisi perekonomian di Bangka Tengah yang menurun imbas dari penyelidikan kasus dugaan korupsi timah.

“Bangka Tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dampak dari penyelesaian kasus pertambangan timah dan penutupan dua pabrik sawit, ini kondisi sekilas di Bangka Tengah,” katanya.

Kendati begitu, Pemkab Bangka Tengah berusaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Bangka Tengah dengan program jangka pendek yang perlu didukung oleh pemprov.

“Kami harap proses penyelesaian tata niaga timah ini harus segera diselesaikan,” katanya

Ia juga menyuarakan terkait pertambangan rakyat di kabupaten yang dia pimpin. Algafry menilai belum ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait izin pertambangan rakyat (IPR) di wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang sudah ditetapkan.

Berbernya, Provinsi Babel sudah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di tiga kabupatan dengan luasan 8.606 Ha atau 123 blok. WPR ini ada setelah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 46.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 116.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari SK itu, paling luas di Bangka Tengah dengan jumlah 89 blok (6.521 Ha), sementara di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah 17 blok (1.105 Ha), dan Belitung Timur dengan jumlah 17 blok (980 Ha).

Untuk dapat melakukan aktivitas tambang di wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Bangka Tengah mislanya perlu mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR). Algafry mendorong agar segera ada kejelasan juknis mengenai IPR yang diharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangka Tengah.

“Soal menerbitkan IPR, kemarin ada diajak diskusi, saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen, menurut hemat kami, IPR belum ada yang menerbitkan juknis yang jelas mengenai IPR ini,” ujar Algafry.

Mengenai hal ini, pemkab berharap pemprov melalui Pj Gubernur Bangka Belitung dapat menyampaikan keinginan itu ke pusat.

Sorotan Dunia

Sementara Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto memberikan gambaran mengenai sektor timah yang ada di Indonesia. 

Harwendro mengungkapkan, total sumber daya timah di Indonesia di tahun 2022 berada di angka 2,5 juta dan menjadi negara eksportir timah nomor satu di dunia, dengan total luas izin usaha pertambangan (IUP) sekitar 555.355,01 hektare serta estimasi umur tambang kurang lebih 31 tahun.

“Kemudian jumlah IUP tahun 2023 yang terdata di kami sebanyak 220 IUP, kemudian ekspor timah tahun 2023 kemarin sebanyak 68.140 ton. Dan yang paling penting kontribusi PNBP royalti timah 2022 sebanyak Rp1.14 Triliun,” ujar Harwendro.

Tak hanya itu Harwendro juga memberikan pemaparan mengenai gambaran perdagangan sektor timah tahun 2012-2023. Dari data yang dimiliki AETI menunjukkan jika ekspor timah Indonesia selalu stabil di angka 70 ribu- 60 ribu ton per tahun.

“Ini walaupun kita ada puluhan smelter dan beberapa smelter ekspor kita stabil. Tapi yang disayangkan, tadi kita bicara hilirisasi, penyerapan di dalam negeri itu kecil, cuma 5 persen,” terangnya.

Harwendro juga menjelaskan mengapa eksportir lebih memilih melakukan ekspor jika dibandingkan melakukan penjualan timah di dalam negeri. Menurutnya, tidak terlepas dari adanya pajak sebesar 11 persen ketika melakukan aktivitas penjualan di dalam negeri.

“Kan kalau kita ekspor itu cuma bayar royalti 3 persen, nah ini yang dilema di Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat asosiasi akan bersurat ke pemerintah pusat, semoga nanti bisa segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Eksportir Timah, Harwendro menerangkan saat ini terdapat kenaikan harga timah di tingkat dunia. Hal itu tidak hanya karena beberapa konflik antar negara, tetapi juga terpengaruh oleh kebijakan dari pemerintah seperti yang terjadi di Myanmar.

“Kemudian ekspor di Indonesia juga menurun, nah ini ada beberapa hal yang paling terasa sekali masalah hukum yang menimpa lima smelter. Kemudian banyak juga teman-teman yang masih menunggu RKAB yang belum selesai, ada juga yang masih izin ekspor belum keluar,” tuturnya.

Selain itu, Harwendro menyebutkan kenaikan harga juga dipengaruhi bertumbuhnya industri mobil listrik sebesar 24 persen di tahun 2024, sehingga membuat sosok Elon Musk melirik industri timah Indonesia.

“Itu kenapa Elon Musk tiba-tiba datang ke Indonesia. Rupanya Elon Musk melirik Indonesia juga, dia ketar-ketir juga hilirisasi akan berjalan. Jadi kita harus optimis bahwa Babel ini ternyata menjadi sorotan dunia, saat ini,” pungkas Harwendro.

(t2/riz/s2/w4/t3)