Biodata Bambang Gatot Ariyono Eks Dirjen Minerba Tersangka ke-22 Kasus Korupsi Timah

Ada lima perusahaan pemurnian dan pengolahan timah (smelter) yang diterbitkan RKAB, namun secara tidak sah.

RKAB yang diterbitkan tidak memenuhi persyaratan yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP yang berlokasi di Bangka Belitung.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Kuntadi menjelaskan penerbitan RKAB tetap dilanjutkan Rusbani saat menjabat Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai Maret tahun 2019.

Kemudian dilanjutkan oleh AS (Amir Syahbana) selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sampai sampai saat ini.

Sebelumnya Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan gubernur di Bangka Belitung bertanggung jawab atas terbitnya RKAB tersebut.

Dia menyebut para kepala dinas ini ada yang mengetahui perbuatannya.

Pernyataan itu dikatakan Iskandar Sitorus saat hadir di YouTube Uya Kuya TV, Selasa (16/4/2024). 

Menurutnya, jauh sebelum kasus ini terungkap, tindak kejahatan pasir timah sudah terjadi.

Pelakunya adalah orang-orang yang memiliki jabatan dan beking pihak tertentu. 

Menurutnya, pada akhir 2023, Kejagung bergerak dan dengan cermat melakukan perhitungan tindak pidana korupsi timah karena merusak alam.

"Jarang kasus korupsi seperti bisa diungkap, kalau ini berhasil, kita harus hormat pada mereka (Kejagung)," ujarnya.

Penambang liar, kata Iskandar, sudah puluhan tahun dan hal biasa di Indonesia sejak puluhan tahun.

Persoalannya, ada larangan tidak boleh dilakukan penambangan liar.

"Saat itu ada ketidakadilan, penambang liar mengambil timah tanpa IUP lalu mereka menjadi kaya raya, itu sah-sah saja.

Menurut kami, itu sah-sah saja karena niatnya untuk hidup bukan mencuri milik orang," ungkap Iskandar Sitorus.