Ini yang Dilakukan Agar Kasus Perselingkuhan Sesama Pegawai di Bangka Barat Tak Terjadi

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Kasus dugaan perselingkuhan melibatkan PNS wanita dan pegawai honorer pria di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangka Barat, menjadi perhatian Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming.

Ia mengatakan, kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan pegawai Pemda menjadi pukulan keras dan menjadi evaluasi pemerintah daerah terkait pencegahan kasus perselingkuhan kembali terjadi.

"Kejadian ini memukul Bangka Barat. Persoalannya adalah, jika bicara seperti ini semuanya bisa kena. Apalagi seorang ASN," kata Bong Ming Ming, Minggu (23/6/2024).

Ia mengatakan, persoalan perselingkuhan ini bukan perihal khilaf atau tidak.

Tetapi bicara soal peraturan pemerintah dan penegakan hukum.

Bagi oknum pegawai honorer terancam sanksi berat berupa pemecatan.

Sementara untuk PNS akan dikenakan Undang-Undang ASN.

"Salah satu program kita juga ada pembinaan, itu sudah kita lakukan itu dalam beberapa kegiatan," jelasnya.

Termasuk, penguatan dalam hal keagamaan untuk kalangan pegawai di Pemkab Bangka Barat.

"Nanti akan kita lakukan penguatan lagi, dari sisi keagamaannya, disiplin, karena kita berharap hal-hal seperti ini tidak terulang kembali," katanya.

Bong Ming Ming menjelaskan, kasus perselingkuhan antar pegawai sempat terungkap.

Dilakukan pegawai negeri dan honorer belum lama ini.

Menurutnya, saat ini jabatan oknum PNS wanita adalah kepala seksi.

"Bila memang harus diturunkan jabatan sebagai sanksi sesuai aturan, maka hal itu bisa saja dikenakan bagi oknum PNS yang bersangkutan," katanya.

Ia menambahkan, setelah di sidang bersama tim ASN dan BKPSDM, dapat diturunkan pangkat sesuai aturan.

"Jika seharusnya diturunkan pangkat ya harus diturunkan sesuai dengan temuan.

Kita tidak ingin menzolimi siapapun tapi kita menyesuaikan hukum ini pada tempatnya," jelasnya.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih mengatakan, persoalan yang ada di Pemkab Bangka Barat harus segera diselesaikan termasuk persoalan menyimpang dan melanggar hukum pegawai.

"Ini menjadi pekerjaan rumah, jangan yang lalu belum selesai, muncul lagi yang baru," kata Marudur.

Dirinya mengharapkan adanya program yang dilakukan Pemda terkait pembinaan ASN dan honorer di Pemkab Bangka Barat.

"Perlu ada semacam program, kemarin bupati ada menyampaikan pembinaan rohani.

Tetapi sampai saat ini belum melihat, seperti apa, jadi kita ingin memanggil untuk dapat mengatasi masalah ini," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada ketegaskan dilakukan di Pemda Bangka Barat.

Sehingga, kasus yang sama tidak terulang kembali.

"Kita melakukan koordinasi di tenaga pegawai dan honorer kita, perlu ada atensi bersama mencegah dan jangan berulang-ulang kasus seperti ini terjadi.

Ini jangan menjadi problema, masalah baru di pemerintahan," tegasnya. (riu)