Mendagri Sebut ASN Boleh Hadir di Kampanye Paslon Pilkada 2024, Ini Kata Bawaslu Belitung Timur

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang bahwa ASN boleh hadir dalam kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon dalam Pilkada 2024.

Karena menurutnya ASN memiliki hak pilih, beda dengan TNI/Polri.

Meski begitu, kehadiran ASN dalam kampanye ditegaskan Tito, hanya bersifat pasif, yaitu hanya mendengarkan pemaparan visi misi calon tersebut.

ASN, kata Tito, tetap dilarang berpihak dan aktif dalam kampanye.

Tito mengatakan bahwa aturan yang membolehkan ASN boleh hadir saat kampanye pasangan calon pilkada diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.

Dengan menghadiri kampanye, maka ASN memiliki referensi untuk memilih calon pemimpin.

"Di Undang-Undang baik Pilkada maupun UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, rekan-rekan ASN diperbolehkan hadir saat kampanye. Hadir boleh. Kenapa? karena dia memiliki hak pilih. Dia boleh berkesempatan mendengar apa visi misi calon pemimpin, karena dia punya hak pilih, sehingga dia punya referensi, bahan dia mau milih siapa," kata Tito dikutip dari Kompas.com 10 Juli 2024 lalu.

Merespons hal ini, Ketua Bawaslu Belitung Timur, Danny Sugara mengatakan, bahwa ketentuan netralitas ASN sudah diatur dalam pasal 9 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Di aturan tersebut, dikatakan bahwa PNS wajib menjaga netralitasnya dengan cara terbebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan dan partai politik.

Meskipun harus netral, kata Danny, ASN termasuk perangkat desa boleh ikut pemilu untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Hadir dalam kampanye boleh, tapi harus di luar dari lokasi kampanye. Misalnya ada kampanye di lapangan bola, ASN harus berada di luar lapangan bola untuk mendengar visi misi calon," kata Danny kepada Posbelitung.co, Rabu (7/8/2024).

Hal itu untuk menghindari adanya ketidaknetralan. ASN diimbau agar tidak terlibat aktif dalam segala bentuk promosi dan kampanye pasangan calon.

Lebih baik, kata Danny, mencari tahu di media sosial mengenai visi misi calon.

Tapi Danny juga mengingatkan agar tidak memberikan like, berkomentar, ataupun membagikan konten bermuatan politik yang menyatakan keberpihakan di media sosial.

"Kaami sendiri sudah membentuk pokja netralitas yang berisi berbagai unsur supaya semuanya bisa mengawasi. Bawaslu sendiri hadir mulai dari tingkat desa hingga kabupaten untuk mengawasi tahapan-tahapan Pilkada sampai dengan soal netralitas ASN ini," kata Danny.

(Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)