Ruko Dimodifikasi Jadi Gedung Walet, Dinas PUPR Belitung Tak Pernah Terbitkan PBG Khusus untuk Walet

"Dari 60 data wajib pajak yang mengirim sarang burung walet, ternyata di data kami hanya ada enam orang yang terdaftar," ujarnya.

BPPRD telah berupaya melakukan sosialisasi dan penagihan pajak, namun hasilnya belum memuaskan.

Dari 60 undangan sosialisasi yang dikirim, hanya sekitar 10 orang yang hadir, dan itu pun bukan pemilik langsung, melainkan orang suruhan.

"Kami juga lakukan dua minggu lalu, diundang 60 orang. yang datang hanya sekitar 10 orang. Itupun bukan pemilik," katanya.

Iskandar menyarankan agar masalah pajak ini bisa dikerjasamakan dengan instansi lain, seperti yang dilakukan pada sektor tambang galian C, di mana bukti pembayaran pajak harus disetor sebelum pasir yang digali dikirim ke luar daerah.

Dengan formulasi pajak yang dikenakan berdasarkan volume, harga pasar, dan persentase tertentu, pajak sarang burung walet seharusnya tidak menjadi beban yang berat bagi pemilik atau pengepul. 

"Hasil pungutan pajak ini juga digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, jadi kami berharap ada sinergi yang lebih baik di masa mendatang," imbuh Iskandar.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak dari sarang burung walet ini menjadi penting, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

"Jadi nanti dalam waktu dekat kami akan mengundang pihak terkait duduk bersama membahas potensi pajak sarang burung walet ini," katanya. (dol)