Dinamika Hari Pertama DPR RI di Senayan: Ada Harapan Bambang Patijaya Tak Pindah Komisi

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Pada hari pertama bertugas di Senayan, Bambang Patijaya, anggota DPR RI dari Bangka Belitung, menghadapi berbagai harapan besar dari konstituennya. Masyarakat Bangka Belitung berharap Bambang tetap berada di Komisi VII DPR RI yang membawahi urusan energi dan sumber daya mineral, terutama karena ekonomi dan bisnis pertimahan di daerah ini masih berjuang untuk bangkit.

Namun, Bambang menyatakan dirinya masih menunggu keputusan dari Fraksi Partai Golkar terkait penempatan komisi.

"Soal komisi, kita tunggu dari fraksi bagaimana arahannya. Karena sekarang komisi bertambah dari 11 menjadi 13," ungkap Bambang Patijaya, Rabu (2/10/2024).

Ia mengatakan penambahan ini terjadi karena meningkatnya jumlah kementerian dan lembaga, yang kini mencapai setidaknya 44 lembaga.

"Jumlah komisi bertambah karena jumlah kementerian atau lembaga meningkat dari 36 menjadi sekurang-kurangnya 44 lembaga," katanya.

Sampai saat ini, nomenklatur komisi dan mitra kerjanya belum ditetapkan oleh pimpinan DPR. Pada 1 Oktober sore, baru saja ditetapkan unsur pimpinan DPR RI dan nama-nama fraksi, meskipun beberapa partai belum selesai menyusun pimpinan fraksi mereka.

Rapat hari ini direncanakan akan melanjutkan penentuan unsur pimpinan MPR dan nama serta komposisi pimpinan fraksi-fraksi di MPR.

Bambang memperkirakan proses ini bisa berlangsung hingga malam mengingat dinamika yang tinggi, terutama di DPD RI terkait pemilihan Ketua DPD.

Sementara itu, nama Ahmad Muzani dari Gerindra diusulkan sebagai Ketua MPR dari unsur DPR, namun belum mendapat persetujuan dari unsur DPD.

Dinamika politik di Senayan saat ini menjadi perhatian bagi banyak pihak, terutama bagi daerah seperti Bangka Belitung yang sangat bergantung pada kebijakan energi dan pertambangan.

Bambang Patijaya, yang sebelumnya aktif di Komisi VII, diharapkan bisa terus berperan dalam memulihkan sektor bisnis pertimahan yang menjadi tumpuan ekonomi daerah. Namun, semuanya masih menunggu keputusan final terkait penempatan komisi di parlemen. (*)