LIPSUS - Jerit Warga Desa di Bangka Belitung Terkepung Tambang, Sawit dan Tambak Udang

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Di tengah ancaman sawit, perempuan Bangka Barat berjuang pertahankan lahan dan hutan di tengah hamparan luas perkebunan sawit dan tambak udang yang mendominasi Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Sekelompok perempuan dari desa-desa sekitar terus berjuang mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan hutan.

Kelompok ini dipimpin oleh Rotini, Ketua Kelompok Perempuan “Berandun”, yang dengan gigih melawan tekanan dari perusahaan-perusahaan besar yang semakin menyempitkan ruang hidup warga desa.

“Kami sangat prihatin, desa kami dihimpit oleh perusahaan besar. Bahkan, salah satu desa kini telah dibangun tambak udang, jadi semakin menjepit desa kami,” kata Rotini dengan suara penuh keprihatinan.

Hal itu diungkapkan Rotini saat menghadiri acara ASEAN Declaration on Environmental Rights dan RUU Keadilan Iklim, Jumat (4/10/2024) di DK Belstar Hotel Belitung.

Perjuangan kelompok ini berawal dari perjuangan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada 2015, termasuk ketika mereka mulai merasakan ancaman dari perusahaan yang memasuki wilayah desa mereka.

Dari situ, muncul gagasan untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang, sebagai langkah awal untuk memperkuat solidaritas dan menyusun strategi.

Aksi protes besar-besaran pun dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, dengan harapan suara mereka didengar.

“Kami demo besar-besaran untuk mempertahankan hak-hak kami,” kenang Rotini.

Namun, perjuangan ini tidak hanya berhenti pada protes. Rotini kemudian mengajak para ibu di desa untuk terlibat lebih aktif.

Kelompok perempuan ini tidak hanya menjadi wadah aktivitas, tetapi juga memantau kondisi lapangan secara langsung, khususnya di area-area yang berpotensi terdampak oleh aktivitas perusahaan.

Kini, ancaman terhadap desa semakin nyata. Perusahaan besar terus berusaha masuk, dan warga semakin terhimpit.

“Sangat prihatin, bulan lalu ada perusahaan baru yang datang. Kami khawatir, perusahaan besar ini akan semakin mempersempit lahan kami,” tutur Rotini.

Tak hanya bencana ekologis dan krisis kesehatan, konflik agraria juga terus meningkat di wilayah ini.

Dalam lima tahun terakhir, Walhi mencatat 15 konflik warga dengan aktivitas pertambangan, yang resonansinya terasa hingga 42 kampung.

Baca juga: 63.642 Warga Babel Terancam Dicoret dari Peserta BPJS Kesehatan, Pemprov Jangan Lepas Tangan