Pahlevi Syahrun Ketua Pansus DPRD Babel Ragukan Amdal Terpadu PT Timah di Laut Batu Beriga

POSBELITUNG.CO - DPRD Bangka Belitung meragukan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Terpadu milik PT Timah Tbk.

Pasalnya Amdal tersebut hanya diperuntukkan di kawasan, bukan pertambangan laut.

Demikian disampaikan Pahlevi Syahrun, Ketua Pantia Khusus (Pansus) Pembahasan Kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Desa Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, Jumat (18/10/2024).

"Kami meragukan Amdal terpadu itu, kalau pertambangan laut tidak mungkin, Amdal terpadu itu untuk kawasan.

Misal kawasan industri Amdalnya terpadu iya, tapi kalau tambang dalam perairan pasti Amdalnya sesuai kondisi wilayah," ujar Pahlevi.

Melalui Amdal tambang perairan, pihaknya menekankan, ada perbedaan mendasar yang perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti masalah sosial dan lainnya. 

"Berbedalah ibaratnya kondisi Belitung sama dengan Beriga, sosial masyarakat juga sudah berbeda. Makanya kami minta PT Timah ada Amdal laut gak?

Amdal laut tentu lokalistik dan tidak mungkin bersifat global.

Beriga itu berbeda karakter sosial nelayan berbeda, masak Amdal disamakan makanya kita pertanyakan," jelasnya. 

"Dokumennya Amdalnya belum ada kita lihat, kita ingin bertanya Amdal terpadu yang disampaikan DLHK kemarin.

Amdal yang meng-cover tambang laut gak, jangan sampai jadi legitimasi, ini perlu kita galih," tambahnya. 

Sementara itu Pahlevi berharap adanya Pansus yang kini sedang bekerja, tidak ada gejolak ataupun konflik yang terjadi di Desa Batu Beriga. 

"Kita juga minta Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga aktif, menjaga stabilitas sosial.

Kita minta semua pihak menjaga diri, tentunya persoalan ini akan kita kaji secara hukum dan regulatif seperti apa supaya tidak ada yang salah," ungkapnya. 

Belum lihat fisik