Pemkab Belitung Timur Merasionalisasi Anggaran Infrastruktur Demi Pembiayaan Gaji PPPK Tahun 2025

Dia berharap dengan komitmen ini, pengangkatan PPPK dapat berjalan sesuai rencana dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Belitung Timur.

Pertanyakan Kesiapan Pemda

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja mempertanyakan kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal anggaran terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Belitung Timur.

Menurut Fezzi, situasi keuangan daerah sedang mengalami tekanan.

Satu di antaranya karena adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang mencapai nilai sekitar Rp80 miliar. 

Selain itu, ada alokasi sekitar Rp50 miliar yang diarahkan untuk program pusat, yaitu penyediaan makan sehat anak-anak, yang juga menjadi beban keuangan daerah.

"Nasib honorer yang bekerja di pemerintahan daerah perlu mendapat perhatian serius. Dalam pendapat umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap RAPBD Tahun 2025, kami ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemda terkait keberlangsungan para honorer ini," kata Fezzi, Rabu (6/11/2024).

Fezzi juga menyoroti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah. 

"Berdasarkan data yang ada, belanja pegawai Kabupaten Beltim sudah di atas 50 persen, yakni mencapai Rp322 miliar pada 2024 dan meningkat menjadi Rp477 miliar di tahun 2025. Artinya, ada peningkatan Rp150 miliar. Bagaimana solusinya?" tambahnya.

(Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)