Sekda Belitung Timur Dorong Iklim Investasi Kondusif Melalui Sinergi Pemda, Pelaku Usaha, dan HIPMI

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Sekretariat Daerah (Setda) menyelenggarakan rapat yang membahas strategi menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, Jumat (15/11/2024) kemarin.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk organisasi pengusaha muda Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).  

Sekretaris Daerah Belitung Timur, Mathur Noviansyah menekankan bahwa hubungan harmonis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mendorong investasi yang berkelanjutan.

"Sinergi ini tidak hanya penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif tetapi juga untuk memastikan investasi berbasis sumber daya lokal memberikan manfaat strategis bagi masyarakat di masa mendatang,” kata Mathur kepada Posbelitung.co, Sabtu (16/11/2024).

Mathur juga menyoroti peran penting HIPMI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. 

Dia berharap HIPMI dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan peluang usaha baru, terutama yang melibatkan wirausahawan muda.  

Dalam rapat tersebut, Mathur menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya lokal seperti tanah, lahan, hutan, dan mineral. 

Menurutnya, sumber daya tersebut harus dikelola secara bijak agar tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap mengoptimalkan aset yang dimiliki pemda, desa, dan masyarakat untuk kepentingan strategis jangka panjang.  

“Investasi berbasis sumber daya lokal harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak memerlukan penguasaan lahan oleh pihak ketiga, tidak membutuhkan modal usaha besar, risiko usaha yang kecil, serta benar-benar diminati oleh para wirausahawan muda,” tambahnya.  

Mathur juga menekankan bahwa investasi skala besar yang membutuhkan penguasaan lahan luas harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk anggota HIPMI. 

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan tata kelola ruang dan pertanahan agar hak pengelolaannya tetap berada di tangan pemda, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.  

Permasalahan perizinan juga menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. 

Mathur menekankan pentingnya menyelesaikan kendala dalam pemenuhan persyaratan dasar, mempercepat waktu pengurusan izin, dan memastikan kesiapan sistem digital yang mendukung proses perizinan.  

Selain itu, rapat tersebut juga membahas persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada tahun 2025. 

Para wirausahawan muda diharapkan dapat mendukung program ini sesuai dengan bidang usaha masing-masing.