LIPSUS - Masyarakat Semakin Kritis

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pilkada Ulang 2025 di Pangkalpinang dan Bangka menjadi pesta demokrasi yang menarik disimak. 

Hal ini berkaca dari hasil Pilkada 2024 di dua daerah tersebut.

Rektor Pertama Universitas Bangka Belitung sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Bangka Belitung, Prof Bustami Rachman tidak menampik jika pendidikan politik masyarakat Babel memang belum sebaik dibandingkan dengan pola pikir masyarakat di negara-negara maju.

Namun untuk konteks Pilkada Pangkalpinang 2024 dan Pilkada Bangka 2024, dia menyebut masyarakat sudah cukup cerdas untuk menentukan pilihan mereka masing-masing.

Prof Bustami menganalogikan, apa yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pada dasarnya menjadi bumerang bagi partai politik yang terlalu jemawa dan kurang berhati-hati dalam bertindak.

"Jadinya jadi bumerang toh, akibat dari hasil Pilkada ini orang-orang (partai politik-red) pasti mikir ulang untuk kembali mencalonkan calon tunggal atau tidak, dan ini juga sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa masyarakat tidak mudah untuk dikendalikan," ujar Prof Bustami saat dibincangi Bangka Pos Group, Kamis (20/12/2024).

Ia berharap kondisi ini pada dasarnya bisa menjadi pembelajaran bagi semua partai politik agar lebih jeli dalam memilih pasangan calon yang akan bertarung pada bulan Agustus 2025 nantinya.

Lebih lanjut, ia juga berharap agar pasangan calon yang bertarung nantinya dapat berjumlah lebih dari satu pasangan calon guna menghidupkan kembali warna demokrasi yang sempat lesu pada Pilkada tahun ini.

"Saya harap ini bisa jadi pembelajaran bagi semua pelaku politik di Bangka Belitung. Selain itu kita juga berharap agar syarat 20 persen threshold itu bisa ditinjau kembali, agar tidak ada lagi kotak kosong pada Pilkada ke depan," kata Prof Bustami.

Unsur ketokohan

Perlu diketahui, kata Prof Bustami, karakteristik pemilihan kepala daerah (Pilkada) berbeda dengan pemilihan legislatif.

Ia menjelaskan, faktor pemilihan kepala daerah cenderung lebih menitikberatkan pada unsur ketokohan yang ada pada diri pasangan calon tersebut.

"Faktor Pilkada ini sebenarnya lebih kepada tokoh, bukan kepada visi dan misi. Saya melihat, visi misi ini masih jadi faktor nomor sekian, yang terpenting, orang atau masyarakat itu suka atau tidak dengan tokoh tersebut, itu yang utama," jelasnya.

Sayangnya, kata Prof Bustami, hal ini pula yang menjadi masalah, apabila ketokohan yang ada pada diri pasangan calon justru lebih banyak kurang disukai oleh masyarakat.

"Yang jadi persoalan kemudian adalah apabila tokoh ini justru banyak yang tidak menyukainya, atau biasa yang kita sebut resistensi dalam istilah politik. Kenapa kurang disukai, kalau ia calon petahana, bisa jadi apa yang ia buat selama 5 tahun kemarin masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Atau bisa juga ketokohan yang ada pada dirinya masih dilihat kurang oleh masyarakat," ujarnya.

"Jangan salah, silaturahmi, datang sebentar ke rumah warga, ke masjid, menyapa masyarakat itu amat penting, bukan bermaksud untuk mencari citra, tapi begitulah yang namanya pemimpin, harus dekat dengan masyarakatnya tadi," sambungnya.

Untuk itu kata Prof Bustami, akibat dari kurangnya faktor ketokohan yang ada pada diri pasangan calon tersebut, membuat masyarakat cenderung memilih untuk menolak untuk dipimpin oleh pasangan calon tersebut.

"Selama menurut masyarakat, pemimpin yang dicalonkan masih jauh dari apa yang mereka harapkan, maka cukup mudah bagi mereka ini untuk melawan. Apalagi dengan disediakannya kotak kosong, lebih sukarela lagi mereka untuk memilih kotak kosong," terang Prof Bustami.

Tak hanya dari pribadi (ketokohan) pasangan calon, konteks sosial kultural, kata Prof Bustami, juga menjadi salah satu faktor yang tak dapat dipisahkan oleh masyarakat dalam memilih calon kepala daerah.

"Juga ada yang namanya faktor sosial budaya, konteks ini berasal dari latar belakang pasangan calon, seperti suku, agama, hingga cara pandang ideologi yang ia bawa. Hal-hal seperti itu tadi pada dasarnya sangat menentukan bagaimana masyarakat dalam menilai pasangan calon tersebut," kata Prof Bustami.

Ia menjelaskan, aspek sosial kultural justru lebih rentan untuk mengalami gesekan pada masa Pilkada. 

Hal ini mengingat konteks tersebut berhubungan dengan penyeragaman jati diri antara pasangan calon dengan masyarakat tempatnya mencalonkan.

"Konteks suku misalnya, Pilkada di Jawa Timur, tapi yang muncul pasangan calonnya dari suku Sunda, kan jadi persoalan juga ujung-ujungnya. Terlepas calon tersebut sebenarnya capable dalam memimpin, tapi tak menampik masyarakat masih mikir-mikir terlebih dahulu untuk memilih. Karena apa, karena ketidaksamaan suku dengan mereka tadi," ujar Prof Bustami.

"Atau pasangan calon tadi pada dasarnya asli orang daerah tersebut, namun rupanya ia juga lama tumbuh atau tinggal di daerah lain. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor dalam memantik perubahan sikap masyarakat. Sangat mudah untuk mengapi-apikan konteks tersebut sebagai suatu hal yang negatif, bawah lebih lama ia tinggal di wilayah lain ketimbang di wilayah ia mencalonkan diri saat ini," terangnya. (x1)