Algafry Rahman Coret Anggaran Beli Mobil Dinas Bupati dan Wabup Bangka Tengah Rp1,49 Miliar

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Merespons kondisi keuangan daerah yang kurang baik, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan pemangkasan anggaran.

Salah satunya adalah membatalkan belanja mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah terpilih 2024.

Padahal, anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam rencana belanja Sekretariat Daerah Bangka Tengah dengan detil satu paket e-purchasing tahun 2025 senilai Rp1,49 miliar.

Mobil dinas baru untuk kepala daerah terpilih hasil pilkada tahun 2024 batal dibeli karena anggarannya sudah dicoret oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.

Algafry Rahman mengatakan, dirinya sedang cuti pilkada pada saat pemerintah kabupaten dan DPRD melakukan pembahasan anggaran (APBD) tahun 2025.

"Waktu itu kan saya cuti, termasuk saat pengesahan (APBD) saya juga tidak ada, cuti.

Tapi ketika saya masuk saya tahu ada anggaran untuk dua kendaraan, saya bilang itu nanti saja," katanya, Rabu (5/2/2025).

Algafry Rahman sudah memerintahkan TAPD mencoret anggaran mobil dinas bupati dan wakil bupati dari rencana belanja tahun 2025 pada bulan Desember tahun 2024 lalu.

Ia mengaku, sebelumnya memang benar-benar tidak tahu kalau ada rencana belanja mobil dinas kepala daerah yang baru karena sedang cuti pilkada 2024.

"Bener saya ga tahu, saya cuti. Terus ya mungkin berpikirnya kan karena ini tidak tahu siapa yang menang kalah (pilkada), jadi wajar lah kalau orang baru pasti mau yang baru kan," katanya.

Lebih lanjut, belanja mobil dinas kepala daerah yang baru batal dilakukan karena pertimbangan efisiensi anggaran yang sudah menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, menurut Algafry Rahman mobil dinas yang saat ini digunakan masih nyaman meskipun harus melewati jalan terjal dan berlubang-lubang.

"Ada petunjuk presiden, efisiensi. Terus, (mobil dinas) yang lama juga masih mantap, masih oke," katanya.

Hanya saja, nanti persoalan pembatalan pembelian mobil dinas yang baru itu juga akan dijelaskan Algafry ke pasangannya yaitu Wakil Bupati Bangka Tengah terpilih, Efrianda.

"Cuma nanti, saya mohon izin Pak Wabup, saya kasih tahu lah.

Saya informasikan bahwa insyaallah mobil yang kemarin masih bisa dipakai, saya yakin beliau bersedia, dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2024-2029, akan dilantik pada 6 Februari 2025.

Pejabat yang terpilih adalah Algafry Rahman dan Efrianda.

Seiring dengan pelantikan kepala daerah itu, pemerintah daerah menyiapkan mobil dinas baru.

Anggaran yang disiapkan untuk mobil dinas Algafry Rahman dan Efrianda sebesar Rp1,49 miliar.

Seperti diketahui, tahun 2025, Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan pengadaan sejumlah mobil dinas baru untuk para pejabat daerah. 

Langkah ini menjadi sorotan, mengingat kendaraan operasional tersebut diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Wakil Ketua II DPRD Bateng.

Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dirangkum posbelitung.co, belanja mobil dinas kepala dan wakil kepala daerah tercatat dalam satu paket e-purchasing senilai Rp1,49 miliar.

Sementara itu, Sekretariat DPRD Bateng mengalokasikan Rp850 juta untuk satu unit kendaraan dinas bagi Wakil Ketua II DPRD.

Langkah pengadaan ini diiringi dengan kebijakan pelelangan kendaraan dinas lama.

Ketua DPRD Bateng, Batianus, menjelaskan bahwa pelelangan dilakukan secara tertutup dan sesuai ketentuan Permendagri RI.

“Artinya karena masa (pemakaian) sudah lima tahun, maka mereka (pejabat lama) yang dapat, sehingga pimpinan yang baru tidak ada mobil lah, sama dengan bupati,” ungkapnya, Senin (27/1/2025).

Batianus menambahkan, pengadaan kendaraan dinas merupakan bagian dari hak jabatan yang telah diatur dalam anggaran pemerintah daerah.

Oleh karena itu, keberadaan mobil dinas tidak bisa dihapus dari APBD 2025.

“Mobil adalah hak jabatan, jika kami tidak menggunakan mobil nanti orang-orang bertanya, harus membayar tunjangan transportasi,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa penggunaan mobil dinas dinilai lebih hemat dibandingkan pemberian tunjangan transportasi.

Menurut Batianus, efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama di balik keputusan ini.

“Kami lebih senangnya mengambil tunjangan transportasi ketimbang mobil sebenarnya, tapi demi efisiensi kami mengambil mobil.

Itu hak jabatan dan marwah lembaga,” jelasnya.

Rencana ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengutamakan efisiensi anggaran, meskipun tetap mempertahankan hak dan fasilitas jabatan para pemimpin daerah.

Dengan langkah tersebut, harapannya roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional yang mendasar.

(Posbelitung.co/Sepri Sumartono)