Ratusan Mahasiswa UBB Demo di DPRD Babel, Suarakan Kondisi Indonesia Gelap Akibat Kebijakan Prabowo

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung, berunjuk rasa di DPRD Babel, Selasa (18/2/2025).

Mereka menyoroti kondisi Indonesia dan Bangka Belitung akibat kebijakan Presiden Prabowo.

Sambil menyerukan tagar #Indonesiagelap, ratusan mahasiswa ini menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Babel.

"Aksi hari ini merupakan peringatan Indonesia gelap, belum satu tahun ada kebijakan yang tak dikalkulasikan dengan tepat," ujar orator yang menyuarakan aspirasinya di halaman Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, Selasa (18/2/2025).

Selain itu pihaknya juga menyoroti berbagai permasalahan, dampak dari efisiensi anggaran yang dianggap para mahasiswa tidak berpihak kepada masyarakat.

"Dunia pendidikan anggaran dipotong, ada kabar KIP dipotong.

Ada lagi LPG yang langka, belum ada satu tahun kita sudah dihajar habis-habisan," tuturnya.

Diketahui mahasiswa datang sekitar pukul 15.20 wib dengan mengenakan almamater Universitas Bangka Belitung.

Dalam aksi kali ini Aliansi BEM Bangka Belitung menyerukan tagar #Indonesiagelap, dengan berbagai spanduk aspirasi masyarakat.

Sementara itu dari pantauan posbelitung.co, hadir Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bangka Belitung Edi Nasapta yang akan mendengarkan aspirasi secara langsung.

Efisiensi anggaran pada dunia pendidikan, membuat ratusan mahasiswa menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Diketahui sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melakukan efisiensi sebesar 23,95 persen, atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliun. 

Hal ini pun membuat Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bangka Belitung Alwi, mempertanyakan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

"Kami merespon dengan berbagai isu nasional, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan negara ada pemotongan di sektor pendidikan," ujar Alwi, Selasa (18/2/2025).

Selain itu pihaknya menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.