Manifesto Ekonomi GMNI: Seruan Marhaenis Hadapi Ancaman Resesi

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Situasi ekonomi Indonesia yang kian mengkhawatirkan di awal tahun 2025 membuat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) angkat bicara. Melalui Ketua Umum DPP-nya, Arjuna Putra Aldino, GMNI mendeklarasikan Manifesto Ekonomi Nasional sebagai bentuk kepedulian dan sikap kritis terhadap arah kebijakan ekonomi negara yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Dalam manifesto tersebut, GMNI menyoroti berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan tekanan serius, baik dari sisi domestik maupun global.

Penurunan daya beli masyarakat, menyusutnya kelas menengah, deflasi berturut-turut, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, pelemahan rupiah, dan jatuhnya indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi sinyal bahwa perekonomian nasional sedang berada di titik rentan.

“GMNI meminta pemerintah mengevaluasi proyek-proyek mercusuar yang membebani anggaran namun tidak memiliki trickle-down effect kepada rakyat Marhaen,” tegas Arjuna dalam pernyataannya.

Tak hanya menyoroti kondisi dalam negeri, GMNI juga mengarahkan perhatian pada situasi global yang tak kalah pelik.

Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memberlakukan tarif terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, disebut sebagai langkah proteksionis yang bisa memperparah kondisi ekonomi nasional.

GMNI bahkan mengaitkan kebijakan ini dengan masa kelam sejarah dunia.

“Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti membuka luka lama, mengingatkan kembali tragedi efek kebijakan beggar-thy-neighbour di masa lalu,” kata Arjuna.

Mengutip kembali peringatan Bung Karno soal “Zaman Meleset” akibat kebijakan proteksionis negara-negara besar pasca-Perang Dunia, GMNI menilai sejarah bisa saja terulang jika tidak ada langkah antisipatif yang tegas dari pemerintah Indonesia.

Di tengah potensi resesi yang membayangi, GMNI mengajukan sejumlah pokok pikiran dalam manifestonya. Salah satunya adalah seruan untuk menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial.

“Kita harus mengurangi potensi instabilitas politik nasional, yang bisa memicu kemarahan publik dan ketidakpercayaan rakyat,” ujar Arjuna menekankan.

GMNI juga menuntut pemerintah untuk serius dalam memberantas state capture corruption dan praktik perburuan rente yang dianggap memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

“GMNI meminta pemerintah berani memberantas state capture corruption dan praktik perburuan rente yang menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi biaya tinggi,” ungkapnya.

Poin penting lainnya dalam manifesto tersebut adalah dorongan agar pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja formal. GMNI mencatat penurunan signifikan dalam penciptaan pekerjaan formal dalam lima tahun terakhir.

“GMNI meminta pemerintah berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal di tengah penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan signifikan, dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009–2014, menjadi hanya 2 juta pada periode 2019–2024,” jelas Arjuna.