Hidayat Arsani Larang Kepsek SMA di Babel Pungut IPP, Ervawi Sebut Rp70 Ribu Per Bulan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Seluruh sekolah tingkat SMA dan SMK di Bangka Belitung dilarang memungut Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP).

IPP merupakan iuran yang dibayarkan siswa untuk keperluan sekolah di luar dana BOS. 

Perintah larangan itu datang langsung dari Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani.

"Saya ingatkan kepada seluruh pihak sekolah untuk tidak memungut IPP, karena jelas ini sangat berbenturan dengan aturan yang ada, mohon untuk dipatuhi," ujar Hidayat Arsani, Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut Hidayat Arsani memastikan, akan memprioritaskan dan mendorong peningkatan kualitas mutu pendidikan di Provinsi Bangka Belitung.

"Kepada pihak sekolah bila gaji yang diperuntukkan bagi guru-guru, serta tenaga khusus dari sekolah-sekolah ini, pasti akan dianggarkan dari APBD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Sesegera mungkin akan dikaji ulang aturannya, jadi tidak perlu dikhawatirkan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Ervawi mengimbau kepada seluruh sekolah, untuk tidak memungut Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) dari siswa.

Hal ini pun diungkapkan usai mendapatkan arahan dari Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani usai mendatangi SMAN 2 Pangkalpinang Senin (29/4/2025) kemarin.

"Jadi Pak Gubernur bersama Kabid SMA dan Plt Inspektorat, ada instruksi untuk IPP tidak dipungut lagi.

Jadi Alhamdulillah hari itu juga kami diskusi dengan kabid dan kami instruksikan, ke semua sekolah untuk tidak memungut lagi IPP," ujar Ervawi, Selasa (29/4/2025).

Diketahui sebelumnya untuk penerapan IPP yakni maksimal Rp 70 ribu, namun jumlah tersebut tergantung kondisi SMA dan SMK di Provinsi Bangka Belitung.

"Tidak semua anak bayar, karena anak tidak mampu itu tidak bayar.

Tidak semua sekolah juga Rp 70 ribu, ada yang di bawah itu jadi tergantung kondisi anak-anaknya.

Kalau anak tidak mampu ya tidak bayar, banyak juga yang gratis karena ini memang tidak wajib," jelasnya.