Tantangan Koperasi Desa Merah Putih, Mampukah Mendongkrak Perekonomian Daerah

Oleh: Devi Valeriani
Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bangka Belitung

ISU terkini terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mencuat setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025,  program ini  merupakan sebuah inisiatif agresif yang menjadi banyak opini terkait tantangan dan harapan dari program tersebut.

Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia yang akan di tandai mulainya program tersebut pada tanggal 12 Juli 2025, tepat dengan perayaan hari koperasi. Program kerja Presiden Prabowo dalam upaya menguatkan ekonomi masyarakat desa dan penguatan investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang patut di apresiasi, dengan program-program yang sudah berjalan dan akan berproses yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dengan dukungan dana APBN yang signifikan, berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Program-program ini tidak hanya  sekadar proyek ekonomi, namun  diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun manusia Indonesia.

Bagaimana kondisi koperasi di Indonesia saat ini? Situasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat peningkatan jumlah koperasi yang terdaftar pada bulan Juli 2024, terdapat 1.500 koperasi baru yang didaftarkan, sehingga total koperasi terdaftar di Indonesia mencapai 130.354 unit.

Jumlah tersebut  menunjukan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya pada model ekonomi koperasi sebagai solusi untuk kesejahteraan bersama. Secara umum temuan di Indonesia,  koperasi yang paling aktif adalah koperasi simpan pinjam  (pertumbuhan 12 persen) dan koperasi pertanian (pertumbuhan 8 % ). 

Tahun 2024 yang lalu pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menargetkan pembentukan 500 koperasi modern, dimana 40 % di antaranya diharapkan menjadi koperasi produktif.

Peralihan dari usaha informal ke formal merupakan fokus utama, dengan 7 juta usaha mikro diharapkan dapat memperoleh usaha legal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2024 yang lalu.  

Jumlah UMKM di Indonesia  tahun 2024 mencapai sekitar 66 juta yang memberikan kontribusi sebesar 61 % terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Meskipun jumlah UMKM semakin meningkat, sektor tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap pembiayaan, karena sekitar 46,6 juta UMKM masih belum memiliki akses permodalan dari lembaga keuangan. 

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa koperasi semakin diterima dan diminati oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak koperasi yang mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada anggotanya untuk memudahkan dalam mengakses layanan simpan pinjam, melakukan transaksi, dan mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan koperasi.

Langkah tersebut  tidak hanya meningkatkan kemudahan bagi anggota, tetapi juga memperluas jangkauan layanan koperasi. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang usaha baru bagi anggotanya dan meningkatkan pendapatan keluarga. Kita berharap bahwa perkembangan positif terus berlanjut dan koperasi semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Peningkatan jumlah koperasi terdaftar, sektor-sektor yang aktif, dan inovasi digital menjadi tanda positif bagi masa depan koperasi. Dengan terus berinovasi dan mengatasi berbagai tantangan, koperasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam perekonomian rakyat.