Proyeksi PAD Pangkalpinang di KUA-PPAS APBD 2025 Mengalami Penurunan dan Retribusi Naik

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah: Pemerintah akan fokus pada peningkatan PAD, menggali potensi pajak dan retribusi, serta memperluas basis penerimaan baru dengan tetap menjaga kesadaran dan kemudahan pembayaran dari wajib pajak.

2. Reformasi Belanja Daerah: Belanja akan diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap belanja harus berdampak nyata dan dihindari pemborosan.

3. Pengelolaan Pembiayaan yang Produktif: Pemerintah akan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan pembiayaan serta mengoptimalkan SILPA untuk menutup defisit dan membiayai program strategis.

"Pentingnya inovasi dalam perencanaan anggaran serta perlunya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)," ujar Unu.

Dengan telah disepakatinya Perubahan KUA-PPAS ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan segera menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Harapannya, instrumen ini mampu menjawab tantangan fiskal yang dihadapi daerah di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang.

"Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi kuat untuk melangkah ke depan, menjadikan Pangkalpinang lebih maju, inklusif, dan sejahtera," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)