Gubernur Bangka Belitung Copot dr Astried dari Jabatan Direktur RSUD Ir Soekarno

Dengan kondisi tersebut, pihaknya mengatakan akan berdampak pada penurunan pendapatan klaim BPJS Kesehatan.

“Tarif CBG lebih rendah 10–40 persen bahkan bisa lebih, tergantung diagnosis dan prosedur. Misal kasus bedah mayor, ICU, kemoterapi, radioterapi akan dibayar jauh lebih rendah, padahal biayanya fixed,” tuturnya.

Lalu, ada pula risiko defisit anggaran operasional dikarenakan rumah sakit harus tetap menggaji dokter spesialis/subspesialis, perawat, membeli obat dan bahan medis.

Dengan pendapatan lebih rendah defisit meningkat, Narulita Sari mengatakan adanya risiko tunggakan pembayaran ke vendor.

“Ada juga dampak daya tarik dokter spesialis menurun jika TTP dokter spesialis dibiayai dari jasa layanan BPJS, penurunan pendapatan akan berdampak pada insentif. Dokter bisa pindah, atau menolak bekerja penuh waktu,” bebernya.

Lanjut Narulita, dampak juga akan terjadi pada penurunan mutu layanan, pengadaan alat, bahan medis habis pakai, obat-obatan bisa dikurangi.

"Waktu tunggu pasien lebih lama, risiko pasien dirujuk lebih banyak ke Palembang atau Jakarta. Kemungkinan pembatasan layanan rumah sakit bisa membatasi layanan mahal, atau kompleks yang rugi berat (kemoterapi, radioterapi, ICU ventilator). Bisa terjadi moral hazard, menolak kasus berat BPJS,” jelasnya.

Lebih lanjut adanya potensi kesenjangan layanan kesehatan antar daerah, serta citra layanan kesehatan publik yang dapat menurun.

“Pasien di Pulau Bangka relatif lebih dekat ke RS Soekarno, tapi kalau layanannya menurun pasien di Kabupaten/Kota lain makin sulit akses layanan rujukan. Pulau Belitung yang sudah jauh, makin terdampak,” bebernya.

“Masyarakat mengeluh tekanan politik ke Pemda, bisa memicu permintaan swasta mengambil alih layanan tapi dengan biaya lebih tinggi. Masalah kesehatan masyarakat jangka panjang, keterlambatan terapi kanker, penyakit jantung, stroke hingga angka kematian bisa meningkat. Beban BPJS secara nasional bisa lebih besar, akibat komplikasi lanjut,” tambahnya.

Sementara itu Srikandi Partai Gerindra ini mengatakan, masyarakat Bangka Belitung berisiko kehilangan akses layanan rujukan dalam provinsi.

“Rujukan keluar provinsi dan biaya tidak langsung pasien akan meningkat, pemerintah daerah perlu intervensi misalnya menambah subsidi, memperbaiki SDM/alat sesuai syarat Kelas B,” ungkapnya. 

(riz)