PAUD Masuk Wajib Belajar, DPR dan Pemerintah Siapkan Skema 13 Tahun Pendidikan

POSBELITUNG.CO – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menjadi bagian dari program wajib belajar nasional.

Pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun kebijakan wajib belajar 13 tahun yang akan dimulai sejak PAUD, menggantikan skema lama yang hanya mencakup 9 tahun pendidikan dasar dan menengah pertama.

Ketentuan baru ini dirancang dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang akan menggantikan tiga undang-undang pendidikan sebelumnya.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menjelaskan bahwa perluasan masa wajib belajar merupakan respons terhadap rendahnya rata-rata lama sekolah anak-anak Indonesia.

“Sebenarnya mereka belum lulus SMP secara rata-rata. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nanti kita mau tingkatkan menjadi 13 tahun,” ujar Hetifah, Rabu (23/7/2025).

Skema wajib belajar 13 tahun terdiri dari satu tahun PAUD, enam tahun SD/MI, tiga tahun SMP/MTs, dan tiga tahun SMA/SMK.

Pemerintah menilai pendidikan usia dini sebagai fondasi penting, karena pada periode ini sekitar 90 persen perkembangan otak anak terjadi sebelum usia enam tahun.

Namun, angka partisipasi PAUD masih tergolong rendah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya 36,3 persen anak usia dini yang mengikuti layanan PAUD.

Oleh karena itu, mulai 2025, PAUD akan menjadi bagian wajib dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Anggaran dan Ketimpangan Pendidikan Jadi Sorotan

Dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas, Komisi X DPR RI juga menyoroti persoalan ketimpangan anggaran dan kualitas pendidikan.

Hetifah menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan masih belum merata dan belum mencerminkan prioritas pemerataan akses serta kualitas di seluruh wilayah Indonesia.

“Anggaran 20 persen kita itu kalau dilihat seolah-olah besar, dari APBN kita yang selalu meningkat. Tapi anggaran untuk kementerian-kementerian yang terkait pendidikan menurun,” katanya.

Ia bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam, yang dinilai mampu memberikan standar pendidikan lebih baik meski dengan alokasi anggaran yang tidak sebesar Indonesia.