POSBELITUNG.CO - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghci, menegaskan pada Selasa (1/7/2025) bahwa Iran hanya akan melanjutkan perundingan nuklir dengan Amerika Serikat jika mendapatkan jaminan penuh bahwa AS tidak akan melakukan serangan militer lagi di wilayah Iran selama negosiasi berlangsung.

Pernyataan tersebut muncul di tengah konfirmasi Gedung Putih pada Senin (30/6/2025) terkait pembicaraan antara utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dengan pejabat Iran.

Dialog ini digelar setelah tercapainya gencatan senjata yang mengakhiri konflik berdarah selama 12 hari antara kedua negara.

Araghci menegaskan bahwa program pengayaan nuklir Iran merupakan kebanggaan nasional yang tidak akan dilepas begitu saja.

Saat ini, pemerintahan Trump berusaha menegosiasikan kembali kesepakatan nuklir yang sebelumnya dibatalkan oleh Trump pada masa pemerintahannya.

Padahal, perjanjian tersebut ditandatangani pada 2015 untuk membatasi pengayaan uranium Iran di bawah 3,67 persen, cukup untuk bahan bakar pembangkit listrik, dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi, menurut laporan Al Jazeera.

Namun, setelah AS menarik diri dari perjanjian tersebut, Iran meningkatkan kadar pengayaan uranium hingga 60 persen.

Meski jauh di atas batas sipil, level itu masih belum mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk senjata nuklir.

Trump mengklaim serangan AS terhadap situs nuklir Iran berhasil “merusak” program nuklir negara itu.

Pejabat senior AS menyebut bahwa serangan tersebut menjadi hambatan besar bagi Iran untuk mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya.

Namun, Araghci membantah klaim itu dalam wawancaranya dengan CBS.

Ia menegaskan bahwa teknologi dan ilmu pengayaan uranium tidak dapat dihancurkan hanya dengan pengeboman.

Sejak serangan AS dan Israel, Iran menghentikan kerja samanya dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga menilai sikap kepala IAEA telah bersifat “destruktif” bagi negaranya.

Iran pun menyerukan semua pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk stabilitas kawasan.