Namun Nicholay mengatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya harus bekerja sama dengan Dempom TNI dalam kasus ini.

"Makanya saya mengatakan gini, ini feeling saya, bahwa ini ada keterlibatan oknum tertentu, dan oleh karena itu pihak penyidik Polda harus menggandeng pihak POM TNI atau PM TNI, harus menggandeng," kata Nicholay.

Biodata Nicholay Aprilindo

Nicholay Aprilindo adalah praktisi hukum dan HAM.

Dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI).

Nicholay Aprilindo lahir di Atambua, Timor pada 15 April 1964.

Nicholay Aprilindo merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW) angkatan 1986. 

Semasih aktif sebagai Mahasiswa tingkat akhir FH UKSW Salatiga, berperan juga sebagai Pembela Hukum dan HAM.

Dia meraih Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 2022.

Nicholay mengangkat disertasinya yang berjudul Membangun Model Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Berkeadilan Pancasila.

NIcholay dikenal sebagai aktivis HAM  yang kerap mendapat penugasan di daerah-daerah konflik, termasuk Timor Timur 1982, 1996 sampai pada Jajak Pendapat (Referendum) Timor-Timur 1999 dan Pasca Referendum Timor Timur 1999.

Berikut rekam jejaknya:

1. Operasi Bhakti Resimen Mahasiswa Indonesia (MAHADIPA-Jateng)di Timor Timur 1990.

2. Menangani kasus Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur, Pembunuhan 3 Staf UNHCR Atambua, Penembakan Tentara UNPKF Asal Selandia Baru 2000-2006.

3. Perlucutan Senjata Pejuang Pro Integrasi Timor-Timur 2000-2002