Dasar kenaikan PBB di Kota Cirebon mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

Adji mengkritik fokus pemerintah kota yang dinilai hanya mengejar pendapatan dari pajak.

Sedangkan sektor lain terbengkalai.  

"Pemerintah kota jangan hanya ngejar-ngejar pajak.

Masih banyak sektor lain yang harus dibenahi, contoh lima BUMD kita, bobrok semua," tegas Adji Priatna.

Warga Kota Cirebon lainnya yang menolak kenaikan PBB juga membentuk Paguyuban Pelangi Cirebon.

Juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati mengatakan perjuangan warga menolak kenaikan PBB sudah berlangsung sejak Januari 2024.

Mereka pernah melakukan hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review.

Namun pengajuan judicial review akhirnya ditolak.

“Kami sudah mengadu ke Presiden, Kemendagri, sampai BPK.

Semua keluhan sudah kami sampaikan, tapi sampai detik ini belum ada satu pun jawaban,” kata Hetta.

Kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi ini dinilai tidak masuk akal.

“Tahun 2023 kita baru selesai pandemi, apakah bijak dinaikkan hingga 1.000 persen?

Pemerintah bilang ekonomi naik 10 persen, tapi dari mana?

Dari titik nol?” Tanya Hetta.