LIPSUS - Demi Pilkada Ketua KPU Pangkalpinang Menginap di Kantor, Satu Jam Beralaskan Kain Tipis

Sobarian menjelaskan, terdapat 315 kotak suara yang akan didistribusikan ke 42 kelurahan di seluruh Kota Pangkalpinang.

Selain itu, terdapat empat TPS khusus untuk para pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan, yakni Lapas Tuatunu, Lapas Anak, Lapas Narkoba, dan Lapas Perempuan.

“Semua pemilih yang memenuhi syarat tetap punya hak suara, termasuk mereka yang ada di TPS khusus. Itu amanat undang-undang yang harus kami penuhi,” jelasnya.

Proses loading logistik sudah dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Kotak suara yang sudah disegel kemudian dimasukkan ke dalam truk dan diberangkatkan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

“Kotak suara akan langsung ditempatkan di TPS masing-masing dan dijaga hingga hari pemungutan suara. Karena jarak antar TPS relatif dekat, distribusi di Pangkalpinang bisa dilakukan lebih cepat,” tambah Sobarian.

Selain itu, KPU Pangkalpinang juga melakukan penghapusan terhadap logistik yang tidak layak. Dari hasil pengecekan, ada 56 kotak suara yang rusak serta sekitar 1.000 kotak kelebihan. 

“Kotak-kotak yang tidak terpakai itu dihapuskan agar tidak menimbulkan persoalan. Semua harus jelas dan transparan,” katanya.

Atensi KPU RI

Di tempat yang sama, Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat menegaskan bahwa Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka menjadi perhatian khusus pihaknya.

Pasalnya, Pilkada ulang hanya terjadi di dua daerah ini.

“Karena itu, KPU RI memberikan atensi penuh, memastikan semua tahapan berjalan dengan baik,” ujar Yulianto.

Ia menyebut, pihaknya akan melakukan monitoring langsung ke TPS pada hari pemungutan suara.

“Kami ingin memastikan TPS dibuka tepat waktu, distribusi logistik berjalan lancar, dan layanan ke pemilih sesuai aturan. Harapan kami, partisipasi pemilih kali ini bisa lebih tinggi dibandingkan Pilkada sebelumnya,” tegas Yulianto.

Menurutnya, kehadiran KPU RI secara langsung di Pangkalpinang juga merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik.

“Masyarakat harus yakin bahwa proses demokrasi berjalan bersih dan transparan. Kami ingin membuktikan hal itu dengan turun langsung ke lapangan,” kata Yulianto.