Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Rendi Kurniawan: Misi Bersihkan Sengkarut Pertimahan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan mengatakan ada dua Satuan Tugas (Satgas) timah. 

Pertama, Satgas yang dibentuk untuk melakukan perbaikan di sisi internal perusahaan, salah satunya dengan memperkuat aspek pengamanan pada IUP Perusahaan. 

Kemudian belakangan hadir Satgas khusus untuk memperbaiki tata kelola timah, mengurai sengkarut persoalan timah dari hulu terkait penambangan ilegal, kerusakan lingkungan hingga penyelundupan.

Secara khusus kepada Bangka Pos Group, Kamis (11/9/2025), Rendi memaparkan dua Satgas tersebut yang menurutnya sebagai bentuk kehadiran dan dukungan negara sehingga timah benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, dan juga negara.

Berikut petikan wawancara junalis Bangka Pos, M Ismunadi dengan Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan:

T: Apakah benar PT Timah membentuk Satgas atau satuan khusus untuk melakukan pengawasan wilayah IUP perusahaan? Satgas ini menjadi satu kesatuan dengan Satgas yang dikabarkan juga mendapat tugas dari Presiden terkait pertimahan?

J: Upaya perbaikan tata kelola timah terus dilakukan dalam berbagai lini baik di internal PT Timah maupun oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan timah nasional. PT Timah dari sisi internal juga melakukan perbaikan salah satunya dengan memperkuat aspek pengamanan pada IUP Perusahaan.

Tidak hanya terus memperkuat kinerja divisi pengamanan, beberapa waktu ke belakang PT Timah juga didukung oleh Satgas Sektor Khusus yang dibentuk dalam misi mendukung produktivitas di lini operasional perusahaan.

Di sisi lain, kebutuhan perbaikan ekosistem pertimahan nasional ini juga menjadi concern pemerintah. Terbaru dengan penugasan Satgas khusus untuk memperbaiki tata kelola timah, mengurai sengkarut persoalan timah dari hulu terkait penambangan ilegal, kerusakan lingkungan hingga penyelundupan.

Untuk itu perusahaan menyambut baik kehadiran Satgas ini sebagai bentuk kehadiran dan dukungan negara sehingga timah ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, dan juga negara.

Diharapkan ke depan, pelaksanaan pertambangan dapat dilakukan sesuai aturan, masyarakat terlindungi dalam artian dapat bekerja dengan legal, dan mendapat manfaat langsung.

Kehadiran Satgas Timah yang dibentuk oleh Pemerintah ini justru akan terkoneksi dengan seluruh stakeholder pertimahan, menjadi jembatan sinergis untuk ruang kolaborasi yang berorientasi menjaga keberlanjutan timah Indonesia. Kehadiran Satgas ini, jangan dipandang sebagai momok yang menakutkan, ini akan kita rasakan manfaatnya dalam jangka panjang. 

T: Siapa saja yang menjadi anggota Satgas?

Satgas Timah ini merupakan gabungan dari berbagai matra TNI di bawah kendali langsung pemerintah.

T: Apa maksud utama dan tujuan pembentukan Satgas Timah? Seperti apa kewenangannya? Masalah apa yang paling mendesak untuk segera ditangani?

J: Satgas Timah yang dibentuk Pemerintah merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola timah secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir sehingga timah Indonesia dapat terjaga keberlanjutannya, memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi masyarakat dan negara.

Sengkarut persoalan timah ini sudah lama menjadi persoalan, salah satu yang masih segar di ingatan kita adalah peristiwa hukum beberapa waktu lalu.

Dan untuk itu tentu semua pihak bersepakat dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, semua yang terlibat pada bisnis pertimahan harus mulai melakukan perbaikan sehingga bisnis pertimahan Indonesia menjadi lebih sehat.

Persoalan mendasar pada pertimahan di Bangka Belitung adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki izin, kemudian juga aktivitas penyelundupan timah yang masih marak terjadi. Tentu saja ini menjadi persoalan negara karena komoditas yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat dan negara malah tidak dapat dioptimalkan.

Untuk itu, penambangan yang dilakukan masyarakat harus di tata dengan baik, salah satunya dengan kemitraan dengan pemilik IUP sehingga masyarakat mendapatkan kemanfaatan dari hasil kerja kerasnya.

Dalam menambang, masyarakat harus diberikan kepastian dan kenyamanan dalam bekerja, baik dari aspek regulasi yang terpenuhi, wawasan lingkungan dan juga keselamatan kerja.

T: Banyak Satgas sebelumnya dinilai hanya seremonial. Apa jaminannya Satgas Timah kali ini benar-benar bekerja efektif?

J: Kehadiran satgas ini merupakan penugasan langsung Pemerintah. Semua yang terlibat dalam satgas ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menjaga keberlanjutan timah, memperbaiki tata kelola timah. Sampai dengan memastikan kemanfaatannya untuk masyarakat dan negara. Sehingga hal ini akan diejawantahkan dalam berbagai strategi untuk mencapai tujuan bersama ini.

T: Apa langkah konkret Satgas dalam memperbaiki tata kelola pertimahan, terutama terkait pertambangan ilegal? Apakah razia atau penertiban menjadi satu di antaranya?

J: Aktivitas penambangan ilegal harus dilakukan perbaikan. Tidak hanya itu, penyelundupan juga menjadi isu serius untuk dilakukan pembenahan. Ke depan kita dukung Satgas dalam pelaksanaan strategi untuk melakukan pembenahan, tentu saja akan ada banyak pendekatan yang dilakukan baik dengan langkah persuasif dengan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak agar
dapat mendukung terciptanya ekosistem pertimahan yang sehat dan taat aturan.

Yang terpenting adalah penegakan aturan, upaya perbaikan tata kelola timah bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi merangkul semua pihak agar bisa melaksanakan penambangan sesuai aturan, lingkungan terjaga dan semua merasakan manfaatnya dari kehadiran timah. 

T: Bagaimana Satgas menghadapi dugaan keterlibatan oknum pejabat, aparat, atau pengusaha besar dalam praktik mafia timah?

J: Penugasan Satgas khusus ini bertujuan untuk bekerja sama dan sama–sama bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara, kami percaya bahwa kita semua memiliki visi besar sebagai warga negara bahwa timah Indonesia ini adalah Timah Untuk Rakyat, bukan untuk segelintir orang, baik itu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Untuk
itu kita akan bekerja untuk tujuan bersama.

T: Bagaimana Satgas memastikan penambang rakyat tidak tersisih, sekaligus tetap menegakkan aturan dan menjaga lingkungan?

J: Kehadiran Satgas ini untuk melindungi masyarakat dari praktik penambangan timah yang tidak sesuai dengan aturan, concern kita adalah melakukan perbaikan dan penertiban agar masyarakat penambang dapat bekerja sama dan bermitra dengan pemilik IUP salah satunya adalah perusahaan representasi negara yakni PT Timah. Untuk itu, PT Timah Tbk siap berkolaborasi sinergis untuk menjalin kerja sama kemitraan dalam melaksanakan penambangan di wilayah konsesi perusahaan.

T: Apakah hasil kerja dan rekomendasi Satgas akan dipublikasikan secara terbuka ke publik?

J: Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik kita akan terus berkomunikasi dengan siapapun dalam konteks positif dan menuju ke arah perbaikan bersama. Tentu kita juga meminta dukungan rekan-rekan jurnalis dan media massa agar bisa sama-sama menyampaikan narasi tentang upaya bersama kita untuk memperbaiki tata kelola timah, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang utuh dan benar tentang bagaimana upaya kita bersama ini bisa memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, negara dan pemerintah.

T: Apa indikator keberhasilan Satgas yang bisa dilihat masyarakat dalam jangka waktu dekat?

J: Satgas Timah saat ini sudah mulai bertahap bertugas di lapangan. Satgas bertugas tidak hanya dalam konteks eksternal perusahaan namun juga langsung turut memantau aktivitas internal perusahaan. Diharapkan dengan penguatan ini, kita akan segera mendapatkan hasil yang baik khususnya harapan kita bersama tentang perbaikan tata kelola pertimahan Indonesia. (mun)