BUP Tanjung Batu Belitung Siapkan Aplikasi Baru Atur Bongkar Muat

Ringkasan Berita:

• BUP Tanjung Batu sedang menyiapkan aplikasi baru guna mengatur seluruh aktivitas bongkar muat dan pengangkutan.
• BUP Tanjung Batu melakukan pembenahan di sistem keuangan dan manajemen.
• BUP juga menata ulang sistem keuangan dengan menyatukan semua transaksi ke dalam satu rekening bank dan menerapkan sistem nontunai.

 

POSBELITUNG.CO — Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Tanjung Batu saat ini sedang menyiapkan aplikasi baru guna mengatur seluruh aktivitas bongkar muat dan pengangkutan di area Pelabuhan Tanjung Batu, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah menyiapkan aplikasi baru ini di pelabuhan agar seluruh aktivitas bongkar muat dan pengangkutan lebih terkoordinasi.

Direktur BUP Tanjung Batu, Hartian Ramadhan mengakui untuk melakukan hal itu memang tidak mudah, namun tetap perlu dilakukan untuk pembenahan ke arah lebih baik.

“Ini memang tidak mudah, memulihkan hal yang sudah lama sakit,” kata Hartian dalam Dialog Ruang Kita yang disiarkan melalui kanal YouTube Pos Belitung, Selasa (21/10/2025).

Baca juga: SMA Unggul Garuda Bikin HUT ke 172 Kecamatan Kelapa Kampit Jadi Istimewa

Hartian Ramadhan diketahui baru dua bulan menjabat sebagai Direktur BUP Tanjung Batu sejak dilantik pada 4 Agustus 2025 lalu.

Ia menegaskan dalam dua bulan memimpin BUP Tanjung Batu, pendapatan pelabuhan dinilai meningkat signifikan.

Hal itu setelah dilakukan pembenahan di sistem keuangan dan manajemen.

Bahkan pendapatan perusahaan daerah ini pun naik hingga ratusan persen.

“Alhamdulillah sampai dua bulan ini pendapatan sudah membaik sekali.

Kalau boleh saya sebut sudah puluhan hingga ratusan persen pendapatannya,” jelasnya.

Ia sejauh ini menata ulang sistem keuangan dengan menyatukan semua transaksi ke dalam satu rekening bank dan menerapkan sistem nontunai.

Upaya ini guna memastikan transparansi dan memudahkan pengawasan.

Laporan keuangan dan operasional saat ini dikirim secara rutin setiap bulan kepada pemerintah daerah sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Selain perbaikan di sisi keuangan, penataan juga dilakukan di internal melalui koordinasi dengan KSOP, asosiasi, dan komisaris.